Pemerintah Siapkan 8 Klaster Program Kerja Prioritas Nasional RKP 2027

Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana strategis melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang akan diimplementasikan lewat delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Struktur pembangunan ini diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam memperkuat kemandirian bangsa di berbagai sektor krusial.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menjelaskan bahwa delapan klaster tersebut telah disusun sebagai navigasi pembangunan nasional. Langkah ini dilansir dari Detik Finance sebagai upaya konkret untuk mencapai visi ekonomi jangka panjang pemerintah.

Cakupan klaster prioritas ini meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan, hilirisasi industri, infrastruktur, perumahan, penguatan ekonomi desa, hingga langkah sistematis dalam menekan angka kemiskinan.

"PKPN ini dilaksanakan melalui 8 klaster utama dengan total 60 program untuk memperkuat kemandirian bangsa, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemandirian air, pendidikan yang makin berkualitas, kesehatan yang makin baik, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan terhadap bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan jumlah orang miskin," ujar Rachmat.

Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) RKP Tahun 2027 yang berlangsung di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, pada Kamis (7/5/2026).

Target ambisius telah ditetapkan dengan harapan pertumbuhan ekonomi nasional mampu menyentuh angka 8 persen pada 2029. Proses ini dirancang berjalan secara gradual, dimulai dari proyeksi pertumbuhan sebesar 6,3 persen di 2026, meningkat menjadi 7,5 persen pada 2027, dan mencapai 7,7 persen di 2028.

Pemerintah merinci berbagai target spesifik di setiap sektor untuk memastikan PKPN berjalan efektif. Berikut adalah pembagian klaster beserta program-program unggulan di dalamnya:

1. Kedaulatan Pangan

Sektor ini menitikberatkan pada modernisasi perikanan melalui penyediaan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih dan 4.582 unit kapal ikan modern. Selain itu, terdapat rencana pengembangan 40.000 lokasi budidaya ikan darat tematik serta revitalisasi tambak di wilayah Pantura.

Strategi pangan juga mencakup pembangunan sentra industri garam nasional seluas 2.000 hektare. Di sektor perkebunan, fokus diarahkan pada komoditas strategis seperti sawit, tebu, kakao, kopi, dan rempah-rempah untuk meningkatkan nilai tambah nasional.

2. Kemandirian Energi dan Air

Transisi energi dilakukan dengan penerapan mandatori Biodiesel 50 (B50) dan Bioetanol 20 (E20). Pemerintah juga menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 GW.

Infrastruktur energi lainnya mencakup konversi 6 juta unit sepeda motor BBM ke motor listrik serta pembangunan jaringan gas kota untuk 1 juta sambungan rumah. Langkah ini didukung oleh eksplorasi 10 blok migas baru dan program elektrifikasi di 10.000 desa.

3. Pendidikan Berkualitas

Peningkatan mutu sumber daya manusia difokuskan melalui program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah. Selain itu, dilakukan revitalisasi sarana prasarana sekolah serta pengembangan 500 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).

Dunia pendidikan tinggi juga akan diperkuat dengan pendirian 10 universitas baru, khususnya Medical University yang berbasis pada kurikulum STEMM. Digitalisasi pendidikan juga menjadi prioritas dengan target penyediaan 2 juta papan interaktif digital.

4. Layanan Kesehatan

Fokus kesehatan mencakup pemberian makan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Infrastruktur kesehatan akan diperkuat melalui pemutakhiran di 66 rumah sakit di seluruh Indonesia.

Program pemeriksaan kesehatan secara gratis serta upaya penuntasan penyakit Tuberkulosis tetap menjadi agenda utama. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya perlindungan anak di ruang digital melalui regulasi PP TUNAS.

5. Hilirisasi dan Industrialisasi

Terdapat 18 proyek hilirisasi industri strategis yang masuk dalam agenda pembangunan. Pemerintah juga memprioritaskan pengembangan ekosistem industri kedirgantaraan serta inisiasi produksi mobil dan motor nasional.

6. Infrastruktur dan Ketahanan Bencana

Proyek infrastruktur skala besar seperti Giant Sea Wall tetap menjadi agenda nasional. Di sisi lain, pemerintah juga fokus pada rehabilitasi pasca-bencana di wilayah Sumatera dan Gerakan ASRI untuk penghijauan serta pengelolaan sampah.

Sektor perumahan ditargetkan mampu menyediakan 3 juta unit rumah. Rinciannya terdiri dari pembangunan 1 juta rumah baru dan program renovasi untuk 2 juta unit rumah yang sudah ada.

7. Ekonomi Kerakyatan dan Penurunan Kemiskinan

Penguatan ekonomi desa dilakukan melalui pembentukan 80.000 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Langkah ini dibarengi dengan percepatan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah mengandalkan program PRO-KESRA yang merupakan bantuan sosial terintegrasi. Program ini juga diarahkan untuk mendukung 10 juta penduduk yang memiliki usaha dan sedang bekerja agar lebih berdaya secara ekonomi.

Keseluruhan klaster tersebut mendapatkan dukungan penuh dari sektor pertahanan, keamanan, dan tata kelola digital. Upaya ini mencakup pemberantasan aktivitas judi online, peredaran narkoba, hingga penguatan pusat data nasional dan penindakan terhadap penyelundupan ilegal.