Indonesia dan UNFPA kerja sama tingkatkan daya saing SDM

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan United Nations Population Fund (UNFPA) bekerja sama meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM).

"Kerja sama dengan UNFPA menjadi sangat penting. Program kerja sama ini akan mendukung implementasi berbagai instrumen global yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia, termasuk SDGs (Sustainable Development Goals), kesejahteraan, dan kesetaraan gender,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam agenda peluncuran Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama atau Country Programme Implementation Plan (CPIP) dari Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan UNFPA Siklus 11 (CP11) untuk periode 2026-2030.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, ia mengatakan dalam rangka mengakselerasi capaian SDGs pada tahun 2030 dari saat ini sebesar 62 persen, Indonesia dan UNFPA berkolaborasi untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus utama pada peningkatan daya saing SDM, terutama melalui agenda pembangunan kesehatan untuk semua dan penguatan kesetaraan gender.

Tercatat, Angka Kematian Ibu (AKI) telah turun drastis dari 346 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2010 menjadi 189 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2020. Kendati demikian, capaian tersebut masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan SDGs, masing-masing 77 dan 70 per 100 ribu kelahiran hidup.

Untuk memaksimalkan bonus demografi dari puncak populasi usia produktif pada 2030, lanjutnya, investasi dalam penguatan SDM dan ketahanan penduduk dalam menghadapi pergeseran demografi sangat dibutuhkan.

UNFPA, menurut dia, telah mendukung pemerintah Indonesia dalam kesehatan seksual dan reproduksi, orang muda, kependudukan dan pembangunan, dan kesetaraan gender selama 50 tahun lebih.

Sebagai government coordinating agency, pihaknya akan terus memastikan bahwa program kerja sama itu sejalan dengan prioritas nasional, serta memperkuat implementasi melalui dukungan dari mitra pelaksana dan mitra strategis.

Lebih lanjut, program CP11 ini diarahkan untuk mencapai hasil transformatif, yaitu mengakhiri kematian ibu yang dapat dicegah, menghapuskan kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang tidak terpenuhi, beradaptasi dengan perubahan demografis, serta mengeliminasi kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan. Hal itu sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan SDGs 2030.

Dengan estimasi anggaran sebesar 38,5 juta dolar AS, program tersebut akan memprioritaskan intervensi di wilayah-wilayah dengan kesenjangan tinggi dan masyarakat dalam situasi rentan.

"Siklus 11 program kerja sama pemerintah Indonesia dan UNFPA ini menandai transisi final dari penyediaan layanan dan pengembangan kapasitas menuju penguatan kebijakan dan sistem yang berkelanjutan,” ujar Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia Hassan Mohtashami.

“Visi kami selama 2026-2030 ini adalah percepatan kemajuan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, mengisi kesenjangan, dan mengubah norma-norma sosial sehingga Indonesia mencapai prioritas-prioritas nasional dan komitmen global,” kata Hassan.

CPIP RI-UNFPA Siklus 11 (2026-2030) memuat program-program yang bertujuan untuk mencapai empat output utama. Pertama adalah penguatan kapasitas penyediaan layanan kesehatan reproduksi berkualitas termasuk peningkatan kualitas pendidikan kebidanan, pelayanan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir, serta KB.

Selanjutnya yaitu penguatan perencanaan, penganggaran, dan kemitraan pemangku kepentingan untuk penurunan kematian ibu dan bayi serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (KTP/AP). Ketiga ialah penguatan produksi serta pemanfaatan data kependudukan untuk perumusan kebijakan berbasis bukti dan perencanaan pembangunan.

Adapun ouput terakhir yakni peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mencegah dan menangani KTP/AP dan praktik-praktik berbahaya.

Strategi kemitraan CP11 bakal melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, organisasi berbasis agama, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Selain itu, Indonesia akan terus memperkuat peran kepemimpinan global melalui platform Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (SSTC/South-South and Triangular Cooperation) di bidang kesehatan seksual dan reproduksi, kependudukan, dan kesetaraan gender.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.