Industri Pulp dan Kertas Incar Peluang Perdagangan Karbon Global

Sektor industri pulp dan kertas nasional mulai membidik potensi besar dari perdagangan karbon kehutanan global menyusul adanya perubahan regulasi pengelolaan hutan di Indonesia. Langkah strategis ini didorong oleh terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur implementasi multi usaha kehutanan pada Rabu (13/5/2026).

Sebagaimana dilansir dari Money, nilai ekonomi hutan saat ini telah berkembang melampaui produksi kayu. Fokus industri kini mencakup pemanfaatan jasa lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, hingga program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari unit bisnis baru yang berkelanjutan.

Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Suhendra Wiriadinata, memberikan penegasan bahwa peraturan terbaru pemerintah tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Regulasi ini dianggap menjadi fondasi kuat untuk tata kelola perdagangan karbon di sektor kehutanan.

“Industri pulp dan kertas Indonesia menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 yang memberikan kepastian regulasi dan kerangka tata kelola yang lebih jelas bagi pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan,” ujar Suhendra Wiriadinata, Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI).

Meskipun karbon menjadi sumber nilai tambah yang menjanjikan, Suhendra menekankan bahwa komoditas ini tidak akan menggeser fungsi utama industri sebagai produsen bahan berbasis serat. Perusahaan saat ini tengah mengoptimalkan efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan.

“Produk pulp dan kertas berbasis serat terbarukan merupakan bagian penting dari solusi iklim karena dapat menggantikan material berbasis fosil, mendukung pengurangan emisi, serta menjawab kebutuhan pasar global terhadap produk yang lebih ramah lingkungan,” kata Suhendra Wiriadinata, Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI).

Potensi pasar karbon juga diproyeksikan mampu menarik arus investasi yang lebih besar untuk kegiatan restorasi gambut dan rehabilitasi hutan. Namun, APKI menyoroti bahwa keberhasilan proyek sangat bergantung pada transparansi pengukuran dan standar metodologi yang diakui secara internasional.

“APKI bersama seluruh anggota berkomitmen mendukung pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi yang memenuhi standar internasional, memberikan manfaat lingkungan yang nyata, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial,” ujar Suhendra Wiriadinata, Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI).

Keyakinan kuat muncul bahwa Indonesia mampu menjadi pemain kunci dalam pasar karbon dunia jika didukung oleh kolaborasi lintas sektoral yang solid. Kejelasan kebijakan menjadi faktor penentu daya saing Indonesia di kancah global.

“Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan karbon berbasis kehutanan di tingkat global,” lanjut Suhendra Wiriadinata, Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI).

Sebagai wujud nyata penguatan pasar, perwakilan industri Indonesia telah menghadiri Business Forum on Carbon Market di New York, Amerika Serikat, pada Senin (11/5/2026). Forum internasional ini menjadi ajang pembahasan skema pembiayaan berbasis alam dan upaya pencapaian target FOLU Net Sink 2030.