Pemerintah Tangguhkan Pajak Ekspor Tambang Guna Cari Formulasi Baru

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyepakati penundaan sementara rencana pengenaan pajak ekspor komoditas tambang dalam pertemuan di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (13/5/2026). Langkah ini diambil untuk menyusun formulasi regulasi yang lebih seimbang bagi negara dan pelaku usaha.

Dilansir dari Money, koordinasi antarmenteri tersebut bertujuan melakukan penyesuaian kebijakan di sektor energi serta pertambangan. Penangguhan pajak ekspor menjadi poin krusial agar keberlanjutan usaha tetap terjaga di tengah upaya optimalisasi penerimaan negara.

“Kita bahas tentang beberapa penyesuaian regulasi. Termasuk pengenaan pajak ekspor terhadap beberapa komoditas yang pernah disosialisasikan. Kita sudah sepakati, kita tangguhkan sementara sambil mencari formulasi yang baik,” ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Bahlil menekankan bahwa pemerintah berkomitmen mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak. Fokus utamanya adalah menyelaraskan pendapatan pemerintah dengan kemampuan operasional perusahaan di sektor strategis tersebut.

“Dengan tetap mengedepankan kepentingan negara dan juga kepentingan pengusaha. Harus sama-sama untung,” kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Selain masalah perpajakan, proses administrasi operasional dipastikan tetap berjalan normal. Menteri ESDM menyatakan bahwa perubahan dokumen pendukung kegiatan pertambangan tidak menemui kendala teknis.

“RKAB dilakukan penyesuaian dan enggak ada masalah,” ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pertemuan tersebut lebih menitikberatkan pada penguatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) daripada persoalan subsidi. Strategi penguatan ini mencakup sektor minyak dan gas bumi serta mineral.

“Kita membahas rencana beliau memperkuat PNBP dari sektor migas. Rencananya cukup baik saya pikir,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Purbaya juga memaparkan rencana strategis pembangunan infrastruktur energi nasional. Salah satunya adalah koneksi pipa gas yang menghubungkan wilayah Sumatera hingga ke Pulau Jawa untuk mendukung distribusi gas dari sumber baru di Aceh.

“Ada satu proyek pipanisasi gas yang dari Sumatera nanti mungkin ke Jawa nyambung. Kalau Andaman selesai itu bisa ditransfer langsung ke Sumatera-Jawa. Itu proyek bagus tadi,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Terkait kondisi makroekonomi, Purbaya menegaskan bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah saat ini belum berdampak signifikan terhadap anggaran subsidi energi. Hal ini disebabkan oleh penggunaan asumsi harga minyak yang moderat dalam perhitungan fiskal pemerintah.

“Waktu kita hitung kemarin 120 dollar AS per barel, ya rupiah dekat-dekat situ jadi enggak ada masalah. Saya enggak harus hitung ulang,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.