Ini kata TNI AD terkait Film "Pesta Babi" di Papua

25 menit yang lalu

Jakarta (ANTARA) - TNI AD mengimbau warga untuk bijak dalam menyikapi maraknya rencana pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” karya Dandhy Dwi Laksono pada sejumlah wilayah di Papua.

“Kami mengajak warga untuk cerdas dalam memilah informasi. Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat,” ujar Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kapendam menegaskan bahwa setiap karya film yang dipertontonkan secara luas kepada publik wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, termasuk memiliki Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).

Oleh karena itu, menurutnya, jika belum ada sertifikasi resmi maka pemutaran film tersebut tidak tepat dilakukan di ruang publik.

Baca juga: Yusril: Pembubaran nobar film "Pesta Babi" bukan arahan pemerintah

Kapendam menekankan bahwa situasi keamanan dan stabilitas sosial di Papua harus tetap dijaga, terlebih di tengah berbagai program pembangunan yang saat ini terus berjalan di sejumlah wilayah.

Kapendam juga mengingatkan bahwa penyebaran narasi visual yang bersifat tendensius tanpa melalui proses verifikasi dari otoritas berwenang berpotensi memicu kesalahpahaman dan mengganggu keharmonisan sosial masyarakat.

“Jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua. Kami menghimbau agar ruang-ruang diskusi dialihkan pada forum yang lebih edukatif, legal dan konstruktif,” imbuhnya.

Kodam XVII/Cenderawasih juga menyatakan akan terus memantau situasi guna memastikan ketertiban umum tetap terjaga.

Baca juga: Puan tugaskan komisi terkait tindak lanjuti polemik nobar "Pesta Babi"

"Kami ajak tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda dan seluruh elemen masyarakat Papua agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan wilayah," katanya.

Kapendam juga menegaskan bahwa kehadiran TNI di Papua tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, prajurit TNI selama ini aktif menjalankan berbagai kegiatan sosial seperti pelayanan kesehatan gratis, penyuluhan hidup sehat, membantu pendidikan anak-anak di pedalaman, pembangunan fasilitas umum, hingga mendukung program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.

Berbagai program tersebut, lanjut Kapendam, merupakan bentuk komitmen TNI untuk terus hadir bersama warga Papua melalui pendekatan humanis dan penuh kepedulian demi terciptanya Papua yang aman, damai dan sejahtera.

Baca juga: Pigai: Pelarangan nobar film harus melalui keputusan pengadilan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.