Insentif Otomotif Masuk Radar Pemerintah, Tunggu Laporan ke Presiden

Pemerintah semakin menguatkan sinyal terkait insentif baru untuk sektor otomotif, baik mobil maupun sepeda motor. Namun demikian, detail kebijakannya masih menunggu laporan dan persetujuan Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan resmi ke publik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan terkait insentif sudah dilakukan di internal pemerintah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2026.

"Kemudian insentif ini juga tadi sudah kita bahas dan ini juga akan dilaporkan ke Bapak Presiden dan akan diumumkan sesudah kami laporkan ke Bapak Presiden," ujar Airlangga di konferensi pers Pertumbuhan PDB TW-1 Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (5/5).

Lanjutnya salah satu fokus pemerintah saat ini adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja daerah, dan penguatan daya beli masyarakat.

"Untuk pertumbuhan di Q2 memang salah satu yang kita akan genjot adalah belanja pemerintah," katanya.

Airlangga menjelaskan, belanja pemerintah dinilai masih akan menjadi penopang penting ekonomi domestik, terlebih basis belanja pemerintah tahun lalu relatif rendah. Kemudian, sektor otomotif sebagai salah satu sektor yang masuk radar pemerintah untuk mendapat stimulus.

"Salah satu juga untuk sektor misalnya di otomotif dan motor. Nah ini nanti kita akan laporkan ke Bapak Presiden," katanya.

Meski belum merinci bentuk insentifnya, pernyataan Airlangga semakin memperkuat sinyal bahwa pemerintah tengah menyiapkan stimulus baru untuk industri kendaraan di tengah perlambatan manufaktur.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat membocorkan rencana subsidi kendaraan listrik untuk mendorong konsumsi, sekaligus memperkuat transisi energi nasional.

Kisi-kisinya sejumlah 100 ribu motor listrik akan mendapat subsidi Rp 5 juta. Kemudian 100 ribu mobil listrik juga akan mendapatkan stimulus yang kemungkinan besar merujuk pada insentif fiskal PPN.

"Jadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ke depan, triwulan ke-3 dan triwulan ke-4. Juni awal harusnya mulai jalan, itu salah satu kebijakan yang mungkin sudah didiskusikan, tapi nanti akan diumumkan lagi Pak Menteri Perekonomian dan lain-lain," katanya di konferensi pers APBN KiTa edisi April 2026 di Jakarta, Selasa (5/5).