Investasi Swasta Program Makan Bergizi Gratis Capai Rp 40 Triliun

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu pertumbuhan ekonomi lokal melalui investasi pihak swasta dan masyarakat yang mencapai Rp 40 triliun hingga Jumat (17/4/2026). Inisiatif pemerintah ini dilaporkan telah menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi yang melibatkan pelaku UMKM serta menyerap tenaga kerja lokal di berbagai daerah.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menjelaskan bahwa besarnya angka investasi tersebut mencakup kontribusi dari korporasi besar hingga masyarakat umum. Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, program ini mengandalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat akar rumput.

"Tidak kurang investasi swasta atau publik atau masyarakat, investasi dalam program ini tidak kurang dari Rp 40 triliun. Besar sekali," papar Cak Imin dalam keterangan pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI).

Cak Imin menilai keberadaan dapur MBG atau SPPG telah memberikan dampak nyata bagi penyerapan tenaga kerja di lingkungan sekitar. Pemerintah pun terus mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemasok bahan baku guna memastikan siklus ekonomi daerah tetap terjaga.

"Kini kita menyaksikan program MPG berjalan mulai efektif. Melibatkan banyak UMKM, tenaga kerja terus-menerus bertambah di dalam pelaksanaan SPPG, sehingga kita melihat dampak nyata pertumbuhan ekonomi dan akan terus kita dorong dari program ini," kata Cak Imin.

Sektor pertanian dan peternakan juga mendapatkan manfaat signifikan dengan proyeksi perputaran uang untuk kebutuhan pangan mencapai Rp 600 miliar setiap harinya. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Suwandi, menyebutkan bahwa total aktivitas ekonomi harian program ini menyentuh angka Rp 1 triliun.

"Setiap ada aktivitas kegiatan MBG, sehari (perputaran uang) Rp 1 triliun, itu Rp 600 miliar di antaranya untuk pangan. Pangannya artinya apa? Ada perputaran uang di petani, di peternak, di pembudidaya ikan, dan lainnya Rp 600 miliar (per hari)," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Suwandi.

Peningkatan permintaan komoditas ini terlihat dari lonjakan kebutuhan beras yang mencapai 1,99 juta ton pada tahun ini dengan estimasi nilai Rp 30,6 triliun. Peningkatan ini jauh melampaui kebutuhan tahun 2025 yang tercatat sebesar 360 ribu ton.

Kementerian Pertanian mencatat efek pengganda dari program ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani secara nasional. Hal tersebut dikonfirmasi oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai angka 125,45 pada Februari 2026.