IPB University memberikan klarifikasi resmi mengenai isu keterlibatan institusi dalam pengelolaan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis pada Jumat (8/5) di Bogor. Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, menegaskan bahwa kampus tidak mengelola unit operasional tersebut.
Klarifikasi ini disampaikan dalam forum diskusi bersama mahasiswa di Gedung Startup Center, Kampus Taman Kencana, guna meluruskan informasi yang beredar. Dilansir dari Detikcom, pihak universitas memilih untuk menghindari keterlibatan langsung dalam dapur operasional karena pertimbangan aspek keamanan pangan dan risiko teknis.
"Kami membuka ruang dialog karena banyak informasi yang beredar belum utuh sehingga memunculkan kesalahpahaman," kata Alim Setiawan Slamet, Rektor IPB University.
Pimpinan universitas menyatakan bahwa aspirasi dan kritik dari mahasiswa terkait program nasional tersebut merupakan hal yang berharga bagi pengembangan kebijakan kampus ke depan. Alim menjelaskan bahwa IPB lebih memilih mengambil peran pada level kebijakan dan pengembangan keilmuan yang lebih luas.
"Peran yang diambil IPB University lebih strategis, yakni sebagai penggagas Center of Excellence (CoE) untuk Pemenuhan Gizi Nasional (PGN) bersama Badan Gizi Nasional, Bappenas, Unicef, dan berbagai mitra lainnya," ucap Alim Setiawan Slamet, Rektor IPB University.
Melalui pusat unggulan tersebut, IPB berkontribusi dalam penyusunan kajian akademik, standardisasi mutu, hingga sistem pengawasan berbasis data. Dukungan serupa juga diupayakan untuk menjangkau wilayah lain seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur melalui pembentukan pusat keunggulan regional.
Penegasan mengenai batasan peran kampus juga disampaikan oleh Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal, Prof Erika B Laconi. Ia memastikan bahwa tugas utama universitas tetap berada pada jalur riset dan pengendalian mutu.
"IPB University bukan tempat operasional SPPG. Tugas kami adalah memastikan ekosistem keilmuan, riset, dan pengendalian mutu berjalan dengan baik," ujar Erika B Laconi, Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal.
Erika menambahkan bahwa skema ini memberikan peluang besar bagi mahasiswa untuk terlibat dalam inovasi pangan serta pengawasan lapangan. Partisipasi aktif mahasiswa melalui penelitian dan pengembangan startup diharapkan mampu meningkatkan standar implementasi pemenuhan gizi di Indonesia.
"Melalui keterlibatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memperkuat kualitas implementasi program pemenuhan gizi nasional," kata Erika B Laconi, Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal.
4 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·