Iran Mulai Terima Setoran Tarif Kapal Selat Hormuz

Pemerintah Iran mengonfirmasi telah menerima setoran pendapatan pertama dari kebijakan pungutan tarif terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz pada Kamis (23/4/2026). Langkah ini diambil otoritas Teheran di tengah pembatasan ketat lalu lintas maritim pada jalur strategis tersebut akibat eskalasi perang.

Penerimaan dana dari bea masuk tersebut menandai implementasi nyata kebijakan ekonomi baru di wilayah perairan yang sempat menjadi titik konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran sejak akhir Februari lalu. Informasi mengenai transaksi awal ini telah dikonfirmasi oleh otoritas legislatif negara tersebut.

"Pendapatan pertama yang diterima dari tol Selat Hormuz telah disetorkan ke rekening Bank Sentral," kata Wakil Ketua Parlemen Iran, Hamidreza Hajibabaei, menurut kantor berita Iran, Tasnim, seperti dilansir dari Detikcom.

Penegasan mengenai setoran pajak navigasi tersebut juga dilaporkan oleh berbagai media lokal Iran. Meskipun demikian, pihak berwenang belum memberikan rincian teknis mengenai besaran total saldo yang telah masuk ke rekening negara tersebut.

Selat Hormuz merupakan urat nadi energi dunia yang biasanya melayani seperlima dari total aliran minyak dan gas global. Namun, kondisi saat ini membuat pihak berwenang Iran hanya memberikan izin bagi sejumlah kecil kapal untuk melakukan navigasi di jalur air tersebut.

Keputusan pengenaan tarif ini muncul setelah serangkaian diskusi internal di parlemen untuk merespons situasi keamanan kawasan. Para pejabat di Teheran sebelumnya telah menyampaikan peringatan tegas bahwa mekanisme lalu lintas maritim di wilayah tersebut tidak akan kembali seperti kondisi normal sebelum pecahnya perang.

Perkembangan kebijakan ini menyusul persetujuan rencana pengenaan bea masuk oleh komisi keamanan parlemen pada 30 Maret lalu. Namun, status pemungutan suara final untuk seluruh anggota parlemen terhadap usulan tersebut masih belum teridentifikasi secara jelas hingga pengumuman setoran perdana dilakukan.

Di sisi lain, kebijakan sepihak Iran ini memicu reaksi keras dari pihak internasional, termasuk desakan dari Presiden AS Donald Trump agar selat tersebut dibuka kembali secara bebas. Kelompok perencana militer dari sekitar 30 negara, termasuk Inggris dan Prancis, mulai merancang misi multinasional untuk melindungi keamanan navigasi di perairan tersebut.