ISNU Jatim: Penutupan Prodi Kependidikan tidak boleh tergesa-gesa

Surabaya (ANTARA) - Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PW ISNU Jatim) menyatakan penutupan Program Studi (Prodi) Kependidikan tidak boleh tergesa-gesa dan menegaskan kesiapannya untuk berdialog dengan pemerintah terkait kebijakan tersebut agar tepat sasaran dan berbasis kajian komprehensif.

"Kami siap jika dilibatkan secara aktif dalam forum dialog bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Kami siap memberikan pandangan akademik, sekaligus menawarkan solusi strategis agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Ketua PW ISNU Jatim Prof Dr M Afif Hasbullah di Surabaya, Selasa.

Afif menekankan kebijakan penutupan program studi, khususnya kependidikan, tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian komprehensif dan tidak semata didasarkan pada kepentingan industri jangka pendek.

Baca juga: DPR ingatkan pentingya pengkajian mendalam soal penutupan prodi

ISNU Jatim mengusulkan pemerintah melakukan audit nasional berbasis data terhadap relevansi program studi dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk memetakan faktor penyebab pengangguran lulusan.

“Harus dibedakan mana persoalan kualitas lulusan dan mana persoalan keterbatasan lapangan kerja,” ujarnya.

ISNU Jatim juga mendorong revitalisasi kurikulum program studi, khususnya keguruan, melalui integrasi dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi digital, termasuk penguatan soft skills dan konektivitas dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Afif mengusulkan penerapan kebijakan moratorium selektif dan evaluatif terhadap pembukaan program studi baru dengan standar kelayakan yang lebih ketat.

“Jangan sampai terjadi over supply pada bidang tertentu karena lemahnya kontrol perizinan,” tegasnya.

Menurut dia, penguatan pada bidang keilmuan dasar, baik sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) maupun ilmu sosial dasar, menjadi fondasi utama pembangunan jangka panjang di era transformasi digital.

ISNU Jatim juga mengusulkan skema insentif dan afirmasi dari pemerintah bagi program studi strategis, termasuk dukungan pendanaan, peningkatan kualitas dosen, serta penguatan infrastruktur pendidikan.

“Prodi yang dibutuhkan jangan hanya dibiarkan bertahan, tetapi harus didorong untuk unggul,” tambahnya.

Selain itu, ia mengusulkan pembentukan forum kolaboratif nasional yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri, dan organisasi profesi untuk merumuskan arah kebijakan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Dalam pandangannya, pendidikan tidak boleh direduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan industri jangka pendek, melainkan sebagai fondasi peradaban.

Baca juga: BRIN: Rencana penutupan prodi harus disertai transformasi kurikulum

“Pendidikan dibangun untuk melahirkan peradaban yang unggul, bukan sekadar mengabdi pada kepentingan industri yang sifatnya bisa jangka pendek. Pendidikan harus melampaui (beyond) industri dan teknologi, karena di dalamnya terkandung nilai kemanusiaan, moral, dan etika yang menjadi ruh pembangunan bangsa,” tegasnya.

Sebagai bagian dari komunitas akademik, ia menegaskan organisasi intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk turut mengawal kebijakan pendidikan agar tetap berpihak pada kepentingan bangsa.

“Pendidikan bukan sekadar soal penyerapan tenaga kerja, tetapi juga pembentukan karakter, nilai dan arah masa depan bangsa. Karena itu, kebijakan harus visioner, inklusif, dan berbasis pada kebutuhan jangka panjang Indonesia,” katanya.