Jepang Cabut Larangan Ekspor Senjata Mematikan untuk Perkuat Industri

Pemerintah Jepang menyetujui perombakan besar aturan ekspor pertahanan pada Selasa (21/4) untuk mengakhiri batasan penjualan senjata mematikan ke pasar luar negeri. Kebijakan ini memungkinkan pengiriman alutsista strategis seperti jet tempur, rudal, hingga kapal perang ke negara mitra.

Dilansir dari Detikcom, langkah tersebut diambil sebagai upaya Tokyo memperkuat industri persenjataan domestik sekaligus memperdalam hubungan dengan mitra internasional. Perubahan ini menggeser prinsip pasifisme yang telah lama menjadi landasan kebijakan keamanan Jepang sejak berakhirnya era perang.

"Tidak ada satu negara pun yang kini dapat melindungi perdamaian dan keamanannya sendiri. Negara mitra yang saling mendukung dalam hal peralatan pertahanan sangat diperlukan," tulis Sanae Takaichi dalam unggahan di X.

Pemerintah menilai penguatan sektor industri senjata di dalam negeri dapat berfungsi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelumnya, ekspor pertahanan Jepang sangat terbatas hanya pada lima kategori, yakni peralatan penyelamatan, transportasi, pengawasan, peringatan, serta penyapuan ranjau.

Pedoman yang telah direvisi kini menghapus kategori pembatas tersebut sehingga semua peralatan pertahanan dapat disetujui untuk diekspor. Meski demikian, setiap transaksi tetap wajib melewati penyaringan ketat pemerintah dan pengendalian terhadap transfer ke pihak ketiga.

"Tidak ada perubahan sama sekali dalam komitmen kami untuk mempertahankan jalur dan prinsip fundamental sebagai negara yang mencintai perdamaian selama lebih dari 80 tahun sejak perang," kata Takaichi.

Takaichi menegaskan bahwa otoritas terkait akan tetap selektif dalam memberikan izin ekspor meskipun sistem baru telah diberlakukan secara resmi. Pengawasan ketat tetap menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan mengenai pengiriman alutsista ke luar wilayah Jepang.

"Dalam sistem baru ini, kami akan secara strategis mendorong transfer peralatan sambil membuat penilaian yang jauh lebih ketat dan hati-hati mengenai apakah transfer tersebut dapat diizinkan," kata Takaichi.

Transformasi kebijakan ini berlangsung di tengah dinamika konflik global yang meningkatkan permintaan terhadap pasokan pertahanan di saat produksi Amerika Serikat mengalami tekanan. Jepang juga telah meningkatkan anggaran militer hingga menyentuh angka 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Langkah Tokyo tersebut mendapat tanggapan beragam, dengan kritik datang dari pihak Cina namun disambut baik oleh Australia serta sejumlah negara di Asia Tenggara dan Eropa. Peningkatan belanja militer ini diklaim bertujuan untuk menangkal potensi ancaman keamanan di sekitar pulau-pulau Laut Cina Timur dekat Taiwan.