Kadin DKI minta pemerintah beri stimulus cegah PHK massal

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta meminta pemerintah memberikan stimulus kepada industri yang terdampak gejolak global untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

"Pemerintah diharapkan dapat memberikan stimulus untuk industri yang terdampak gejolak global (ekspor-impor) guna mencegah PHK massal," kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menanggapi Hari Buruh Internasional (May Day) yang diperingati setiap 1 Mei.

Menurut dia, di saat kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja, PHK menjadi ancaman yang membayangi. Di sinilah, perlu kolaborasi, baik pengusaha dengan pekerja maupun bersama pemerintah, sehingga tidak perlu ada pemaksaan kehendak yang berlebihan.

Diana mengakui keputusan menerapkan PHK menjadi tidak terhindarkan apabila pengusaha sudah merasa tidak bisa lagi melanjutkan usahanya. Kendati dia mengakui, pilihan tersebut sangat berat bagi pengusaha.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 8.389 tenaga kerja terkena PHK sepanjang Januari hingga Maret 2026. Dari jumlah tersebut, tenaga kerja yang di-PHK khusus di wilayah Jakarta mencapai 378 orang.

"Kadin DKI Jakarta tentu prihatin dengan terjadinya arus PHK pada triwulan I-2026 ini. Namun, hal tersebut menjadi tidak terhindari bilamana pengusaha sudah merasa tidak bisa lagi melanjutkan usahanya. Pilihan tersebut tentu sangat berat bagi pengusaha," ujar Diana.

Menurut dia, meningkatkan biaya produksi menjadi salah satu sebab, selain alasan menurunnya permintaan. Sebab lainnya yakni mahalnya bahan baku, energi, logistik, serta beban upah.

Hal tersebut terjadi pada sektor industri tekstil, di mana kenaikan bahan baku di awal 2026 menjadi ancaman terjadinya PHK massal.

"Lebih dari 40 persen pengusaha merasa kenaikan biaya produksi menjadi pemicu PHK. Jadi salah satu alasan dominan di samping penurunan permintaan," kata Diana.