Kaposwil PRR Aceh tepis tudingan pemulihan Aceh lambat

1 jam yang lalu

kebutuhan masyarakat di setiap daerah berbeda-beda, namun kita pastikan bahwa seluruhnya tertangani

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Safrizal Zakaria Ali menepis tudingan penanganan pascabencana hidrometeorologi Sumatra di Aceh berjalan lambat,

Menanggapi adanya berbagai opini publik dan kritik yang menilai proses penanganan pemulihan ini berjalan lamban, Safrizal memberikan penjelasan terkait fakta di lapangan.

"Ada yang menyampaikan pemerintah lambat menangani bencana. Tidak bisa kita katakan lambat. Tetapi karena cakupan wilayah terdampak sangat luas. Karena tantangan geografis dan teknis di lapangan sangat kompleks. Karena kebutuhan masyarakat di setiap daerah berbeda-beda, namun kita pastikan bahwa seluruhnya tertangani (no one left behind)," kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Workshop Kreator Informasi Lokal di Banda Aceh, Selasa, dan menyampaikan keberadaan pers di dalam demokrasi telah menjadi pilar penting.

Ia menambahkan bahwa proses pembangunan ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa karena persoalan legalitas lahan dan kerawanan lokasi baru memerlukan verifikasi berlapis agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Baca juga: Pemkab Pidie Jaya perpanjang masa transisi penanganan pasca-bencana

Baca juga: TNI rampungkan pembangunan jembatan gantung di Aceh Tamiang

Saat ini Aceh masih dalam status transisi darurat hingga Juli 2026. Dalam masa transisi yang dikejar adalah pembangunan tempat tinggal tidak permanen, terjaminnya pangan, terjaminnya kesehatan.

Untuk pembangunan huntap komunal sudah terbangun unit yang dibangun Kemenko Polkam dan BNPB di Aceh Utara. Selain itu, terhadap usulan pemda sudah terdapat 71 lokasi huntap komunal yang sudah siap bangun.

Beberapa hal juga disampaikan Kaposwil terkait dengan kebutuhan sumur bor, perbaikan sawah, revitalisasi sungai dan juga infrastruktur penting lainnya.

"Pemerintah bergerak terus. Apalagi pada Agustus tahun ini kita memasuki El Nino kering. Kita butuh ratusan sumur bor baru. Pemerintah akan membangun sejumlah kebutuhan itu secara bertahap, termasuk perbaikan sawah, dan revitalisasi serta rekonstruksi sungai terdampak," tuturnya.

Safrizal mengatakan pembangunan kembali bukan semata mengejar tenggat waktu, tapi juga membutuhkan kajian mendalam supaya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berdampak bagus dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, dalam acara yang diinisiasi oleh Direktorat Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia ini, Safrizal menyampaikan siapapun yang menguasai informasi maka ia bisa menguasai dunia.

Di era demokrasi kemerdekaan pers, kebebasan berbicara, merupakan hal yang sangat penting. Informasi saat ini bisa dibuat di mana saja dan nyaris borderless. Dengan demikian melihat perkembangan informasi saat ini, satu-satunya pembatas yaitu diri sendiri.

Di tengah hiruk pikuk informasi yang berseliweran penting sekali memastikan informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima (komunikan). Bila pun ada gap, ruangnya tidak terlalu besar.

Ia memberikan apresiasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menggelar Workshop Kreator Informasi Lokal untuk lintas organisasi di Banda Aceh.

Ia berharap workshop tersebut dapat melahirkan pembuat konten yang bagus, informatif, dan benar.

Pelatihan tersebut sangat penting, karena akan sangat membantu pemerintah, serta nantinya publik juga terbantu karena mendapatkan informasi yang benar dari para pembuat konten peserta workshop.

Baca juga: Kemenkes bantu 11 ambulans untuk pemulihan bencana Aceh Tamiang

Baca juga: Sumut dan Sumbar hibahkan Rp287 miliar untuk pemulihan Aceh

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.