Massa Petani Bolivia Protes UU Agraria Baru di La Paz

Ratusan perwakilan masyarakat adat dan organisasi petani melakukan aksi jalan kaki selama lebih dari 20 hari menuju ibu kota La Paz, Bolivia, hingga Senin, 11 Mei 2026. Demonstrasi besar ini menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang (UU) 1720 yang dinilai mengancam hak atas tanah ulayat dan mempercepat ekspansi agribisnis skala besar.

Massa dari wilayah Amazon utara, seperti Beni dan Pando, menempuh perjalanan berat melintasi medan tropis hingga pegunungan tinggi yang membeku untuk mempertahankan kedaulatan wilayah mereka. Dilansir dari Jacobin, aksi ini mendapat dukungan dari serikat buruh tambang FSTMB dan persatuan petani dataran tinggi CSUTCB dalam rapat umum di La Paz.

"Dengan keberanian, dengan keteguhan hati, kita telah sampai di sini para saudari, arriba las mujeres!" seru Miriam Palomeque, kepala federasi petani perempuan di Beni.

Konflik ini dipicu oleh regulasi baru yang memungkinkan petani kecil mengklasifikasikan ulang lahan mereka menjadi bisnis ukuran menengah agar bisa mendapatkan pinjaman bank. Namun, status baru tersebut menghilangkan perlindungan hukum dari penyitaan negara, yang menurut para kritikus akan memudahkan korporasi transnasional membeli tanah tersebut secara paksa.

"Hidup kami bersifat kolektif, bukan individual. Tanah harus dihormati; tanah tidak untuk dijual," tegas Oscar Cardozo, pemimpin serikat petani.

Kondisi ekonomi Bolivia yang terpuruk akibat kegagalan sektor hidrokarbon dan litium membuat pemerintah beralih ke ekstraktivisme agraria. Pengacara hukum adat, Roger Adan Chambi, menyebut pemerintahan Presiden Rodrigo Paz lebih memihak pada kepentingan agribisnis dan mengabaikan sektor populer yang mendukungnya.

"Sejak awal pemerintahan Paz, posisinya adalah aliansi dengan agribisnis, mengabaikan sektor populer yang mendukung kenaikannya ke kursi kepresidenan," kata Roger Adan Chambi, spesialis hukum tanah adat.

Ia menambahkan bahwa undang-undang tersebut melemahkan jaminan konstitusional mengenai kepemilikan tanah, terutama bagi komunitas yang berada di garis depan perbatasan pertanian.

"Jauh dari sekadar peluang bagi produsen kecil untuk mengakses kredit, undang-undang ini melemahkan hak milik petani dan komunitas adat, terutama mereka yang bertahan di perbatasan pertanian," tambah Chambi.

Massa menyoroti kurangnya konsultasi publik dalam penyusunan UU 1720, yang dianggap melanggar Pasal 30 Konstitusi Bolivia. Salah satu peserta aksi dalam pertemuan publik pada Selasa menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan sepihak pemerintah tersebut.

"Rakyat tidak dikonsultasikan, [maka] rakyat bangkit!" seru salah satu demonstran.

Pakar dari Yayasan TIERRA, Wilfredo Plata, memperingatkan dampak jangka panjang berupa pasar tanah yang lebih akut di wilayah dataran rendah timur. Ia menyarankan pemerintah memberikan kredit tanpa menjadikan kepemilikan tanah sebagai syarat mutlak.

"Dampaknya akan menjadi pasar tanah yang lebih akut, terutama di dataran rendah di timur, di mana pertumbuhan kepemilikan tanah besar, dengan mengorbankan kepemilikan kecil yang diubah menjadi properti berukuran sedang, bisa menjadi sangat besar," ujar Wilfredo Plata.

Plata mengusulkan model alternatif berupa revitalisasi pertanian dengan memberi peran kepada petani Altiplano untuk memproduksi pangan berkualitas farmasi.

"Undang-undang ini didasarkan pada mengaitkan kredit dengan tanah bagi pemilik tanah kecil, yang sebagian besar berlokasi di wilayah Altiplano (dataran tinggi) dan lembah. Sebaliknya, jika tujuannya adalah untuk memberi insentif pada pertanian skala kecil, negara harus melengkapi program-program yang menyediakan akses kredit yang lebih efektif, tetapi tanpa menjadikannya bersyarat pada kepemilikan tanah," lanjut Plata.

Di sisi lain, Menteri Pembangunan Pedesaan, Oscar Mario Justiniano, mempertahankan regulasi tersebut dalam sebuah acara di Santa Cruz. Ia mengeklaim bahwa aturan ini memberikan kebebasan bagi produsen untuk memodernisasi produksi mereka melalui akses pembiayaan.

"Undang-undang ini memberikan kebebasan keputusan. Ini bersifat sukarela, dan memungkinkan produsen untuk berkembang dan mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk memodernisasi dan meningkatkan produksi mereka," kata Óscar Mario Justiniano.

Direktur Yayasan TIERRA, Juan Pablo Chumacero, kepada Mongabay menyatakan adanya risiko nyata dari dinamika pasar tanah yang baru ini. Menurutnya, hal ini bisa menjadi celah bagi konsolidasi perampasan lahan oleh pihak tertentu.

"Secara efektif, ada risiko bahwa pasar tanah akan menjadi lebih dinamis dan cara-cara baru perampasan lahan, konsolidasi, akan muncul," tutur Juan Pablo Chumacero.

Meskipun beberapa organisasi seperti CIDOB telah menandatangani kesepakatan untuk mengamandemen undang-undang, banyak kelompok adat lainnya menolak kompromi tersebut. Mereka berkomitmen untuk terus mengadakan aksi protes di ibu kota hingga regulasi tersebut dicabut sepenuhnya oleh pemerintah.