KEK Kura-Kura, pengelola diminta prioritaskan lingkungan dan warga

28 menit yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta pengelola dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan mitigasi lingkungan dan pemenuhan hak warga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura, Pulau Serangan, Bali.

"Saat berkunjung, saya tanya soal mitigasi air. Jangan sampai pembangunan semegah ini justru mengambil hak-hak air masyarakat sekitar. Saat ini mereka menjawab belum siap sepenuhnya dan ini tugas kami di DPR RI untuk terus mendorong pemerintah dan mitra terkait agar menjadi 'bapak asuh' bagi KEK ini supaya persiapannya matang," kata Novita dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Ia juga mengaku, saat kunjungan kerja ke KEK Kura-Kura Bali itu, Novita mengapresiasi proyek pengembangan citra pariwisata Indonesia di kancah internasional, sekaligus memberikan catatan kritis terkait pengelolaan sumber daya alam dan dampak lingkungan.

Legislator asal Dapil Jawa Timur VII itu menyebut, desain besar KEK Kura-Kura Island adalah salah satu upaya strategis untuk menekan kebocoran ekonomi, terkait fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga pusat perbelanjaan kelas dunia.

Baca juga: Menkeu Purbaya siap tawarkan insentif pajak 0 persen di KEK keuangan

"Ada desain besar yang luar biasa dan megah. Ini adalah upaya agar masyarakat tidak perlu lagi ke luar negeri untuk sekolah, berobat, atau belanja. Kita harus apresiasi itu," ujarnya.

Meski mendukung dari sisi ekonomi, ia mengingatkan bahwa pembangunan ini menggunakan anggaran dari pajak rakyat, sehingga asas keadilan bagi warga lokal harus menjadi prioritas utama.

Lebih lanjut, dirinya menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam pengelolaan kawasan agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pihak tertentu.

Satu hal yang menjadi perhatian serius adalah mitigasi krisis air tanah yang saat ini tengah melanda Bali dan berbagai wilayah di Indonesia.

Baca juga: Pengamat dorong genjot daya saing KEK Bali jadi pusat keuangan dunia

Novita mendesak pengelola KEK Kura-Kura Island untuk memiliki sistem pengelolaan air yang mandiri dan berkelanjutan.

Selain masalah air, ia juga menyoroti potensi dampak limbah pembangunan terhadap ekosistem laut, mengingat lokasi proyek yang berbatasan langsung dengan perairan.

Dia meminta teknis pengelolaan sedimentasi dan limbah cair diperhatikan secara detail agar tidak mencemari laut atau dapat berkaca pada keberhasilan pengelolaan limbah di Sanur dan Nusa Dua.

"Kita tidak boleh hanya fokus pada aspek ekonomi jangka pendek, misalnya hanya untuk 5-10 tahun ke depan. Kita ingin keberlanjutan. Jangan sampai ada bencana atau kekeringan akibat pembangunan yang abai terhadap aspek lingkungan. Ekonomi harus berjalan beriringan dengan kelestarian alam demi kepentingan rakyat," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.