Kemarin, New Media Forum hingga "blacklist" pelaku politik uang

3 jam yang lalu

Pak Presiden menyampaikan yang diinginkan itu memang semua lembaga perlu direformasi

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (6/5), mulai dari pemerintah merangkul media baru yang terhimpun dalam New Media Forum hingga usulan untuk mem-blacklist pelaku politik uang dalam RUU Pemilu.

Berikut kilas balik berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Bakom rangkul New Media Forum perluas jangkauan komunikasi publik

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI merangkul New Media Forum sebagai mitra dalam ekosistem media digital guna memperluas jangkauan komunikasi publik di Indonesia.

Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menyatakan kehadiran pelaku new media mencerminkan upaya pemerintah menjangkau publik secara lebih luas, tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga kanal digital yang berkembang seiring perubahan teknologi dan sosial.

Baca selengkapnya di sini.

2. Komisi III DPR: RUU Polri berpotensi jadi inisiatif pemerintah

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan bahwa revisi terhadap Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) berpotensi akan menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

Sebab, kata dia, pemerintah telah memiliki Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang sebelumnya sudah menyampaikan hasil rekomendasi terhadap institusi Polri. Adapun komisi tersebut sudah menyampaikan hasil kinerja kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca selengkapnya di sini.

3. KPRP sebut Presiden ingin semua lembaga direformasi, termasuk Polri

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jenderal Polisi (Purn.) Ahmad Dofiri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan semua lembaga pemerintahan direformasi, termasuk Polri.

"Pak Presiden menyampaikan yang diinginkan itu memang semua lembaga perlu direformasi. Mengapa dimulai dari Polri? Karena yang paling disorot itu adalah aparat penegak hukum dan Polri merupakan garda terdepan dari aparat penegak hukum tersebut," katanya dalam konferensi pers.

Baca selengkapnya di sini.

4. DPR: Hak Angket ke Gubernur Kaltim harus jadi pelajaran bagi yang lain

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan bahwa adanya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud harus menjadi pelajaran bagi kepala daerah yang lain.

Menurut dia, seluruh kepala daerah wajib meningkatkan sensitivitas terhadap isu publik. Adapun hak angket itu dilakukan imbas adanya protes dari publik terhadap Rudy akibat sejumlah kontroversinya.

Baca selengkapnya di sini.

5. Anggota Bawaslu usul RUU Pemilu atur "blacklist" pelaku politik uang

Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda mengusulkan Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) mengatur sanksi lebih perinci terhadap pelaku politik uang, termasuk salah satunya memasukkan yang bersangkutan ke dalam daftar larangan (blacklist).

Menurut dia, pelaku politik uang sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang ikut pada pemilihan berikutnya. Sanksi ini untuk memberikan efek jera kepada peserta pemilu yang terbukti curang.

Baca selengkapnya di sini.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.