Kemenag Integrasikan Sistem Data untuk Percepat Pelayanan Keagamaan

Kementerian Agama (Kemenag) tengah mempercepat digitalisasi tata kelola internal melalui pengembangan sistem integrasi data nasional guna mewujudkan pelayanan keagamaan yang lebih cepat, terhubung, dan efisien, dilansir dari Cahaya pada Kamis (21/5/2026).

Langkah strategis tersebut diambil karena kompleksitas layanan serta jumlah satuan kerja di lingkungan Kemenag yang sangat besar, mencapai lebih dari 4.000 satuan kerja.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Abdul Rouf menyampaikan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan menuntut adaptasi tata kelola data yang cepat.

"Kementerian Agama itu satker-nya sangat banyak, lebih dari 4.000 satuan kerja. Karena itu digitalisasi tata kelola menjadi sangat penting," ujar Abdul Rouf.

Tantangan utama yang dihadapi Kemenag saat ini adalah integrasi sistem akibat banyaknya aplikasi yang berkembang secara terpisah di berbagai unit layanan, dengan total mencapai sekitar 2.800 aplikasi.

"Nah, kita sedang melakukan upaya-upaya untuk melakukan penyederhanaan dan kemudian juga kita ingin melakukan beberapa langkah terkait integrasi," kata Abdul Rouf.

Menurutnya, hambatan prosedur administratif dalam pertukaran data antarinstansi selama ini turut memperlambat pelayanan publik, padahal masyarakat membutuhkan layanan digital yang saling terhubung antar-berbagai sektor.

"Harus ada sebuah integrasi antara kementerian yang mengurus kebutuhan masyarakat dari lahir sampai meninggal," ungkap Abdul Rouf.

Guna mengatasi persoalan tersebut, Kemenag memperkuat kebijakan Satu Data Kemenag yang kini berada di bawah koordinasi Pusdatin melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2026.

Sistem ini menjadi fondasi pengembangan layanan masa depan berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk Kantor Urusan Agama (KUA), zakat, wakaf, hingga penyuratan digital.

"Nanti masyarakat bisa bertanya dalam bentuk chat, visual, termasuk avatar terkait layanan KUA, zakat wakaf, maupun layanan lainnya," ujar Abdul Rouf.

Implementasi teknologi AI ini diharapkan mampu mendongkrak efisiensi pelayanan, namun aspek etika, keamanan data, serta perlindungan privasi masyarakat tetap menjadi prioritas utama demi membangun kepercayaan publik.

"Inovasi AI harus fokus tidak hanya pada efisiensi, tetapi juga etika, inklusivitas, dan kepercayaan," tutur Abdul Rouf.

Selain pada sektor pelayanan publik, adaptasi teknologi ini juga mulai merambah sektor pendidikan keagamaan melalui pengenalan pembelajaran fikih robotik di sejumlah madrasah.

Penyampaian komitmen transformasi digital Kemenag ini dilakukan dalam forum diskusi yang menjadi bagian dari rangkaian program CSR Huawei berupa penyaluran hewan kurban ke sejumlah masjid di Indonesia.