Kemendagri dan detikcom Gelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026

Kementerian Dalam Negeri menggandeng detikcom menyelenggarakan diskusi Forum Akselerator Negeri dalam rangkaian acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Wyndham Opi Hotel Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026). Pertemuan ini fokus membahas empat isu strategis nasional, termasuk penanganan stunting dan penguatan pendanaan kreatif bagi pemerintah daerah.

Dilansir dari detikcom, pelaksanaan di Pulau Sumatera ini menjadi pembuka rangkaian forum nasional tersebut. Penyelenggara menyoroti relevansi diskusi terhadap tantangan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah di bagian utara Sumatera serta dinamika geopolitik global yang memengaruhi pembangunan daerah.

Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Ginting memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup pembahasan dalam sesi pembukaan tersebut.

"Kita akan berdiskusi tentang pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting serta peningkatan creative financing," kata Alfito, Pemimpin Redaksi detikcom.

Alfito juga memaparkan kondisi spesifik di wilayah Sumatera yang memerlukan perhatian lebih akibat dampak bencana alam setahun sebelumnya.

"Diskusi kali ini bukan diskusi yang mudah karena kita sudah tahu kondisinya seperti apa, apalagi Sumatera ada tiga provinsi di utara Sumatera yang masih berjuang untuk mengendalikan kondisi pascabencana. Begitu juga daerah-halerah lain di Sumatera yang memang harus berusaha lebih keras lagi," terang Alfito, Pemimpin Redaksi detikcom.

Penekanan juga diberikan pada faktor eksternal yang membatasi ruang gerak pembangunan di tingkat lokal saat ini.

"Karena kita tahu bersama ini isunya tidak hanya dari internal tapi bagaimana geopolitik berpengaruh terhadap kehidupan di Indonesia termasuk juga bagaimana kita memfokuskan pembangunan karena ada keterbatasan-keterbatasan," sambung Alfito, Pemimpin Redaksi detikcom.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kemudian memaparkan analisis mengenai evolusi gaya kepemimpinan daerah sejak tahun 2005. Bima membagi tren tersebut ke dalam beberapa gelombang inovasi yang berbeda sesuai dengan tuntutan zaman masing-masing.

"Gelombang pertama, kepala daerah yang menjadi media darling saat itu adalah Wali Kota Solo, Pak Idham Samawi, Bupati Sragen; ikonnya waktu itu Pak Jokowi. Dikenal karena saat itu inovasi yang khas pada kebutuhan dasar: di Bali itu kesehatan, Pak Jokowi itu lapangan pekerjaan, UMKM, dan hal-hal lain yang menyentuh dasar masyarakat," kata Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Memasuki fase kedua, muncul jajaran pemimpin daerah yang mulai menerapkan konsep digitalisasi dan keterbukaan akses informasi.

"Ada gelombang berikutnya setelah batch-nya atau angkatannya Pak Jokowi, yaitu Ibu Risma, Pak Ridwan Kamil, Azwar Anas Banyuwangi, dan seterusnya. Yang batch kedua ini juga dikenal dengan hal-hal yang khas. Kalau fase pertama itu kebutuhan dasar, fase kedua itu inovasi-inovasi yang breakthrough. Mulailah kita semua familiar dengan Smart City, mulailah kita familiar dengan istilah inovasi dan kolaborasi," ujar Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Pada masa sekarang, Bima mencatat tantangan baru di mana pemerintah daerah sering kali merasa terbatas oleh prioritas pembangunan yang ditetapkan secara nasional.

"Dan hari ini mungkin Bapak-Ibu semua masuk gelombang ketiga atau gelombang keempat dengan tantangan yang juga bisa sama, bisa beda. Ada yang mengatakan bahwa saat ini adalah masa yang paling nggak enak menjadi kepala daerah. Saya yakin yang ini pasti ada yang mencoba tepuk tangan nih ya," ucap Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.