Kemendagri resmikan DESLab untuk edukasi pemilu digital

3 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meresmikan Digital Election Simulation Lab (DESLab) sebagai sarana edukasi publik guna memperkuat pemahaman masyarakat terkait penerapan teknologi digital dalam proses pemilihan yang transparan dan akuntabel.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengatakan pemerintah perlu mengambil peran dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya terkait penggunaan teknologi dalam sistem pemilihan.

“Kemendagri juga harus menjadi fasilitator terhadap pelaksanaan edukasi maupun proses literasi terkait dengan digitalisasi ini, salah satunya pagi ini yang kita akan resmikan yaitu DESLab," ujar Wiyagus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan DESLab dirancang sebagai ruang simulasi untuk memperlihatkan secara langsung tahapan dalam sistem pemilihan digital, mulai dari verifikasi pemilih, penggunaan hak suara hingga penerapan prinsip satu orang satu suara (one man one vote).

"Intinya ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan bahwa melalui DESLab ini kita juga nanti akan melihat secara langsung sebuah sistem ini dioperasionalkan. Verifikasi pemilih harus dilakukan, kemudian juga bagaimana hak suara digunakan, bagaimana prinsip one man one vote juga dijaga, bagaimana prosesnya disimulasikan," katanya.

Menurut dia, keberadaan laboratorium simulasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemanfaatan teknologi dalam proses demokrasi, sekaligus menjadi ruang pembelajaran kebijakan yang lebih modern dan bertanggung jawab.

Wiyagus juga meminta Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mengelola DESLab secara tertib dan transparan agar dapat menjadi sarana pembelajaran yang kredibel bagi masyarakat.

"Untuk itu, saya meminta kepada BSKDN agar mengelola secara tertib kemudian transparan, sehingga kegiatan simulasi ini harus menjadi pembelajaran yang jelas," ucapnya.

Ia mengharapkan DESLab tidak hanya menampilkan aspek teknologi, tetapi juga menjadi ruang untuk menguji gagasan dan menyiapkan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih adaptif terhadap perkembangan digital.

"Kemudian menjadi ruang pembelajaran kebijakan yang modern, terkemuka dan bertanggung jawab, ruang yang tidak hanya menampilkan teknologi sekali lagi, tetapi juga membangun pemahaman, menguji gagasan dan terutama menyiapkan masa depan demokrasi Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo mengatakan pihaknya terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak guna memperkenalkan digitalisasi dalam proses pemilihan di berbagai tingkatan.

“Sehingga persepsi yang selama ini menyatakan bahwa digitalisasi sepenuhnya belum bisa dikontrol, sulit dipercaya dan berbagai persepsi miring tentang pemanfaatan digitalisasi ini bisa kita minimalisasi,” katanya.

Menurut dia, DESLab juga menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa digitalisasi pemilu tetap sejalan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).

"Ini menjadi bagian dari upaya kita untuk bisa membuktikan bahwa digitalisasi dalam pemilihan itu tetap bisa mendukung prinsip luber dan jurdil," ujar Yusharto.

Baca juga: KPK dorong penerapan "e-voting" atasi kecurangan dan besarnya biaya pemilu

Baca juga: Anggota Bawaslu usul RUU Pemilu atur "blacklist" pelaku politik uang

Baca juga: Kemendagri siapkan substansi RUU Pemilu untuk dibahas di DPR

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.