Kemendes dan ISSF Luncurkan Program CSR untuk Ekonomi Desa

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes) bersama Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) meresmikan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan pendapatan ekonomi desa di Jakarta Selatan pada Selasa, 21 April 2026.

Langkah strategis ini bertujuan mengoptimalkan kontribusi perusahaan dalam pembangunan desa yang berkelanjutan melalui pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Inisiatif kolaboratif tersebut dilansir dari Detikcom sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi di tingkat desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, memberikan apresiasi tinggi kepada sektor korporasi yang telah menunjukkan komitmen nyata dalam menyalurkan dana bantuan sosial perusahaan secara efektif.

"Kami terima kasih kepada para perusahaan, baik itu BUMN maupun pihak swasta yang selama ini komitmennya luar biasa untuk menyalurkan CSR-nya dengan tepat sasaran dan ada hasilnya. Bukan hanya sekadar melepaskan kewajiban, tapi benar-benar ada program pendampingan dan pemberdayaannya," ujar Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Yandri menekankan bahwa dana CSR yang mengalir ke desa-desa di seluruh Indonesia telah dialokasikan untuk berbagai sektor produktif, mulai dari pengembangan UMKM hingga penyediaan infrastruktur dasar bagi warga.

"Karena ada desa-desa tematik, ada juga untuk peningkatan usaha UMKM, sarana prasarana mungkin jalan, atau sarana air bersih dan sebagainya, termasuk program SDM. Jadi ini terus akan kami lanjutkan dan kami menghimbau kepada seluruh perusahaan BUMN maupun pion swasta, itu terus meningkatkan kepedulian terhadap desa-desa," jelasnya.

Pengembangan potensi desa ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan prinsip kerja sama kolektif dalam membangun bangsa. Program ini ditargetkan mampu menyentuh puluhan ribu desa di tanah air.

"Itu berpotensi untuk kita garap sama-sama. Seperti Bapak Prabowo katakan, kita ini super team bukan superman. Jadi arahan beliau waktu Rakornas dua minggu lalu juga mengarahkan perlunya ada desa-desa binaan masing-masing pejabat atau kementerian lembaga, atau pengusaha atau korporasinya," ucapnya.

Pemerintah berharap dengan adanya pembagian tugas dalam membina 75.000 desa, hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di masa depan.

"Sehingga dari begitu, 75.000 desa itu bisa kita sharing-kan untuk membangun dari berbagai sisi. Maka sekali lagi kami terima kasih kepada ISSF dan seluruh pihak terkait. Program ini akan kami lanjutkan, program ini kita kawal bersama-sama sehingga bangun desa bangsa itu akan menjadi suatu yang bisa kita nikmati di masa-masa yang akan datang," tambahnya.

Pihak ISSF menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program kementerian tanpa adanya batasan antar sektor demi keberhasilan pembangunan nasional.

"Ini suatu momentum yang luar biasa karena di sambutan Pak Menteri juga mengatakan bahwa aspek kolaborasi sangat diutamakan dalam hal ini. Tidak ada ego sektoral, di mana korporasi melalui anggota kami siap untuk membantu Kementerian Desa," kata Sudarmanto, Ketua Umum ISSF.