Amnesty International Soroti Pelanggaran HAM Global yang Meningkat

Amnesty International melaporkan peningkatan signifikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia sepanjang tahun 2025 yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara tanpa adanya sanksi hukum. Kondisi suram ini dilansir dari Detikcom melalui dokumen resmi bertajuk Laporan Amnesty 2025 yang dirilis di berbagai negara.

Organisasi pemantau HAM tersebut memberikan catatan kritis terhadap sejumlah pemimpin dunia yang dianggap bertindak represif. Dominasi ekonomi dan politik melalui kekerasan dalam skala besar menjadi sorotan utama dalam laporan tahunan tersebut.

"Para pemimpin politik seperti Trump, Putin, dan Netanyahu, di antara pemimpin lain, telah melakukan upaya-upaya untuk mendominasi ekonomi dan politik melalui penghancuran, penindasan, dan kekerasan dalam skala besar." tulis Amnesty International dalam laporannya.

Amnesty International juga menyoroti hancurnya tatanan dunia yang berbasis aturan internasional selama delapan dekade terakhir. Meskipun banyak negara yang mulai meninggalkan sistem ini, organisasi tersebut tetap memberikan penghargaan terhadap peran diplomat dan aktivis perdamaian.

"Penerapan Deklarasi Bersama Hak Asasi Manusia dan Konvensi Genosida pada tahun 1948, serta berbagai upaya lain yang dibahas dan disahkan selama 80 tahun terakhir, bukanlah sebuah ilusi." tulis Amnesty International.

Pihak Amnesty menambahkan bahwa narasi mengenai berakhirnya sistem internasional seringkali tidak sepenuhnya akurat. Hal ini berkaitan dengan kepentingan tertentu dari para pengkritik sistem tersebut.

"Jangan keliru, laporan tentang matinya tatanan internasional berbasis aturan kadang terlalu dilebih-lebihkan." tulis Amnesty International.

Kritik tajam juga diarahkan kepada visi Amerika Serikat pada Januari 2026 di bawah kepemimpinan Donald Trump. Melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Amerika Serikat mengusung visi aliansi peradaban tertentu yang dinilai mengabaikan catatan sejarah kelam.

"pernyataan tersebut tak dapat dipungkiri bisa melanggengkan sejarah dominasi, kolonialisme, perbudakan, dan genosida." papar Amnesty International.

Kondisi di Palestina turut menjadi bagian krusial dalam laporan ini. Amnesty menyatakan bahwa mekanisme perlindungan internasional belum mampu menghentikan krisis kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina.

"Bagi jutaan orang, mekanisme perlindungan internasional telah gagal, faktanya rakyat Palestina masih mengalami genosida, diskriminasi, dan penjajahan oleh pemerintah Israel." tegas Amnesty International.

Terkait konflik di Eropa Timur, organisasi ini menegaskan bahwa invasi masih terus berlanjut. Fokus utama diarahkan pada tindakan militer Rusia terhadap warga sipil Ukraina.

"Rusia terus melakukan kejahatan kemanusiaan di Ukraina." tulis laporan tersebut.

Sekretaris Jenderal Amnesty International di Jerman, Julia Duchrow, menempatkan konflik di Iran sebagai masalah paling mendesak. Ia menyebut masyarakat sipil di sana terjebak dalam ancaman serangan pihak luar dan penindasan internal pemerintah.

"Di Iran, masyarakat menghadapi ancaman ganda: pertama, yaitu serangan kepada masyarakat sipil dan infrastruktur oleh Amerika Serikat dan Israel yang jelas melanggar hukum internasional dan kedua, yaitu penindasan oleh pemerintah mereka sendiri, yang telah menyebabkan ribuan angka kematian." kata Julia Duchrow, Sekretaris Jenderal Amnesty International di Jerman.

Duchrow memberikan penegasan bahwa perubahan rezim di Teheran hanya bisa terjadi jika prinsip hukum internasional dipatuhi oleh semua pihak. Ia mengkhawatirkan eskalasi kekerasan yang lebih besar terhadap rakyat Iran jika hukum terus dilanggar.

"Serangan-serangan yang melanggar hukum itu tidak memperbaiki situasi. Kini, kami semakin khawatir bila terjadi serangan yang lebih gencar dari pemerintah Iran terhadap rakyatnya sendiri." ujar Julia Duchrow.

Meskipun situasi global memburuk, terdapat titik terang di awal tahun 2026. Sejumlah negara Uni Eropa menunjukkan sikap independen dengan tidak terlibat dalam serangan ke wilayah Iran demi menjaga stabilitas keamanan.

"Di awal 2026, sejumlah negara Eropa telah menyadari risikonya, mereka menolak ikut serta dalam serangan AS dan Israel terhadap Iran, dan berkomitmen untuk melindungi keamanan strategis." tulis Amnesty International.

Optimisme tetap ada melalui pergerakan masyarakat sipil di berbagai negara. Duchrow mencontohkan keberanian warga di Iran, perubahan politik melalui pemilu di Hungaria, serta pembebasan aktivis Maria Kolesnikova di Belarus pada Desember 2025.

"Di Iran, orang-orang turun ke jalan meskipun mereka tahu nyawa mereka akan terancam. Di Hungaria, pemerintahan semena-mena Viktor Orbn baru saja digulingkan melalui pemilu. Dan para tahanan politik terus dibebaskan, seperti Maria Kolesnikova di Belarus, yang selama ini kami perjuangkan." kata Julia Duchrow.