Kemendikdasmen Luncurkan Program Pelatihan Guru Inklusif

KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program pelatihan pendidikan inklusif guna mememenuhi kebutuhan guru pendidik khusus di sekolah. Peluncuran program ini dilakukan di SMPN 16, Palmerah Barat, Jakarta Selatan pada Senin, 20 April 2026.

“Tantangan kita adalah kekurangan guru-guru profesional yang berdedikasi dalam mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menegah Abdul Mu’ti di SMPN 16 Jakarta.

Menurut Muti, program ini dilaksanakan di 25 provinsi di Indonesia dan diperuntukkan bagi guru pendamping khusus yang sudah berada di tingkat mahir. Program ini akan dilaksanakan tidak hanya di sekolah umum, melainkan pula mengikutsertakan guru dari sekolah luar biasa (SLB).

Selain memberdayakan guru pendamping khusus di sekolah, Kemendikdasmen juga memberdayakan layanan pendidikan inklusif berbasis masyarakat.

“Mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan baik di sekolah inklusi maupun sekolah luar biasa, kami sediakan layanan pendidikan inklusif berbasis masyarakat,” kata Muti.

Dia menambahkan, akan ada relawan atau guru yang akan mengunjungi peserta didik dengan disabilitas di daerah yang tidak terjangkau sebelumnya.

“Bahkan di beberapa daerah dan komunitas program layanan pendidikan inklusif ini sudah dimulai,” kata Mu’ti.

Wakil Ketua Komisi X DPR Ri, Himmatul Aliyah mengatakan dunia pendidikan di Indonesia kekurangan tenaga pendidik inklusi. Menurut dia, keberadaan program pelatihan pendidikan inklusif bagi guru profesional sangat dibutuhkan. “Mudah-mudahan segala kekurangan yang ada bisa segera terpenuhi. Memang belum sempurna, masih banyak kekurangan, tapi ini sebuah langkah yang luar biasa," kata Himmatul Aliyah yang juga hadir dalam acara tersebut.

Dalam kesempatan itu, Himmatul Aliyah juga menyampaikan, agar kebutuhan fasilitas akses di sekolah bagi anak berkebutuhan khusus juga dapat dipenuhi. Ia menyebutkan  aksesibilitas yang dibutuhkan siswa dengan halangan mobilitas, seperti ubin penuntun atau jalur khusus untuk kursi roda.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini juga menekankan perlunya data jumlah guru pendamping khusus yang dibutuhkan oleh berbagai sekolah inklusif di seluruh Indonesia. “Data ini seharusnya juga sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi berapa jumlah guru pendamping khusus yang dibutuhkan,” katanya.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan para guru yang mengikuti program pelatihan pendidikan inklusif ini adalah guru yang telah menjalani pendidikan dasar primer. 

“Setelah mengikuti program ini akan mendapatkan sertifikat khusus GPK (guru pendidikan khusus) yang kemudian bertugas di unit layanan disabilitas untuk mendampingi peserta didik penyandang disabilitas,” kata Nunuk.

Sementara itu, rasio antara GPK dan siswa berkebutuhan khusus yang ideal adalah satu berbanding lima belas. “Rasionya satu guru idealnya mendampingi lima belas peserta didik penyandang disabilitas,” kata Nunuk.

Adapun jumlah guru yang ditargetkan mengikuti program ini dari seluruh Indonesia adalah 1.500 orang. Jumlah provinsi yang paling banyak mengirimkan guru untuk program pelatihan pertama ini adalah Jawa Timur yakni sekitar 170 orang.

“Jadi untuk tahun ini kuotanya ada 1.500 dan sudah ada 60 persen yang sudah memperoleh izin. Insya Allah nanti akan ada batch kedua. Jadi sifatnya kami mengundang untuk berpartisipasi bukan penugasan,” kata Nunuk.