Kemendukbangga: Visi ekonomi Presiden mesti ditopang pembangunan SDM

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga)/Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono menilai visi ekonomi yang disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR mesti ditopang dengan pembangunan sumber daya manusia yang kuat.

Saat menyampaikan pidato tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 pada Rabu (20/5), Presiden menitikberatkan pada industrialisasi, hilirisasi dan penguatan kedaulatan ekonomi.

Baca juga: Kemendukbangga: Kualitas SDM tanpa stunting mesti jadi agenda nasional

"Hal itu sudah tepat. Namun, transformasi ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan pengolahan sumber daya alam, tetapi juga harus disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, pendidikan dan inovasi," katanya dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Budi menilai pembangunan kependudukan menjadi faktor penting dalam memastikan Indonesia memiliki tenaga kerja yang sehat, terampil, dan kompetitif di tengah target pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen pada 2029. Oleh karena itu, investasi pada kualitas keluarga dan manusia Indonesia harus berjalan seiring dengan agenda industrialisasi nasional.

"Salah satu pesan kuat dalam pidato Presiden adalah semakin besarnya peran negara dalam pengelolaan ekonomi strategis. Pemerintah ingin memperkuat kontrol terhadap ekspor komoditas, mewajibkan devisa hasil ekspor masuk sistem perbankan domestik, serta memperbesar peran Danantara Indonesia dalam pengelolaan aset nasional," ujar dia.

Pendekatan tersebut, lanjut dia, terbukti berhasil di Korea Selatan, Jepang, bahkan China yang pernah menggunakan model developmental state untuk mempercepat industrialisasi, tetapi pembelajaran dari keberhasilan model tersebut mensyaratkan birokrasi yang sangat kuat, meritokratis, dan relatif bersih dari rente politik.

"Di sinilah Indonesia menghadapi tantangan serius. Kita perlu meminimalkan risiko agar ekspansi peran negara tidak melahirkan oligarki ekonomi baru, memperbesar rente, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan investor," paparnya.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi, efisiensi regulasi dan pemberantasan pungutan liar agar iklim investasi dan produktivitas nasional dapat meningkat, karena negara yang ingin maju membutuhkan institusi kuat dan konsisten dalam menjalankan visi pembangunan jangka panjang.

Baca juga: BKKBN: Penurunan stunting investasi strategis untuk generasi unggul

Baca juga: Kemendukbangga perkuat perlindungan "daycare" melalui Program Tamasya

Ia mengingatkan keberhasilan negara-negara Asia Timur itu dalam mencapai kemajuan ekonomi tidak hanya ditentukan kekuatan negara dalam mengelola industri, tetapi juga kemampuan menjaga tata kelola yang bersih dan meritokratis.

Oleh karena itu, Kemendukbangga/BKKBN menilai pembangunan manusia harus menjadi fondasi utama agar visi besar pemerintah tidak terjebak pada kepentingan jangka pendek dan Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju negara maju 2045.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.