1 jam yang lalu
Kementerian Sosial melakukan audit internal mendalam terhadap proses pengadaan program Sekolah Rakyat setelah ditemukan adanya potensi maladministrasi pada pengadaan sepatu murid tahun anggaran 2025. Dilansir dari Detikcom, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan langkah hukum akan diambil jika terbukti ada penyelewengan dalam proses tersebut pada Rabu (13/5/2026).
Tim khusus yang dipimpin langsung oleh Agus Jabo Priyono bersama Inspektorat Jenderal Kemensos telah bekerja selama satu pekan terakhir. Pembentukan tim ini merupakan instruksi langsung dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf guna memeriksa transparansi dokumen dan mekanisme pengadaan barang jasa pemerintah.
"Apabila ditemukan adanya aspek pelanggaran hukum, maka penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya," kata Agus Jabo dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).
Agus Jabo menjelaskan bahwa secara prosedural pengadaan telah berjalan, namun terdapat kendala sumber daya yang memicu risiko administratif. Hal ini merujuk pada besarnya volume pengadaan sepatu yang tidak sebanding dengan waktu dan jumlah personel yang tersedia.
"Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, diketahui terdapat volume pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu dan keterbatasan sumber daya manusia, sehingga ada potensi maladministrasi," ungkap Agus Jabo.
Kemensos kini tengah mendalami kemungkinan adanya selisih antara perencanaan anggaran dan realisasi di lapangan. Penegakan disiplin akan dilakukan secara ketat bagi setiap oknum pegawai yang terbukti menyalahgunakan wewenang dalam proyek Sekolah Rakyat ini.
"Apabila nantinya ditemukan permasalahan sebagaimana dugaan di atas, maka pihak terkait akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan dikenakan sanksi disiplin (bagi) pegawai yang terlibat," tegas Agus Jabo.
Sebagai langkah tegas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah membebastugaskan dua pejabat struktural. Pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku PPK serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.
"Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud, serta demi kelancaran proses pengadaan berikutnya, saya membebaskantugaskan sementara dari jabatannya," ujar Gus Ipul.
Langkah penonaktifan ini diambil untuk menjaga objektivitas investigasi internal yang sedang berlangsung. Gus Ipul berharap evaluasi menyeluruh ini dapat memperbaiki sistem tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian untuk tahun mendatang.
"Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026," kata Gus Ipul.
Menteri Sosial juga telah memerintahkan Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico untuk segera mengevaluasi rasionalisasi anggaran. Selain itu, penguatan kapasitas tim pengadaan menjadi fokus utama agar birokrasi kedepan menjadi lebih akuntabel dan profesional.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·