Kemensos Sediakan Pendidikan Gratis Lewat Sekolah Rakyat di Daerah 3T

Kementerian Sosial menghadirkan program Sekolah Rakyat berasrama di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) guna mengentaskan kemiskinan, Kamis (21/5/2026).

Program prioritas bentukan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan anak-anak dari keluarga kurang mampu berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa program rintisan ini sudah berjalan di 166 titik di seluruh Indonesia sejak periode Juli hingga Oktober 2025.

Dilansir dari Detikcom, pengumuman mengenai operasionalisasi fasilitas pendidikan gratis dari Sabang sampai Merauke tersebut disampaikan langsung di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.

"Jadi kalau kita lihat yang 166 sudah mulai melakukan proses belajar-mengajar sejak bulan Juli, Agustus atau September, Oktober tahun lalu, tahun 2025, itu tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi di Aceh ada, di Papua juga ada, di NTT ada, di Sulawesi Utara juga ada," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Gus Ipul menambahkan bahwa lokasi-lokasi sekolah rintisan tersebut sengaja dipilih agar bisa menjangkau dan mewakili wilayah kepulauan terluar.

"Jadi ada semua yang mewakili daerah-daerah 3T, seperti misalnya di Anambas atau di Natuna," tambahnya.

Kementerian Sosial mencatat tiga lokasi di Maluku telah beroperasi, yakni SRMA 40 Ambon, SRT 73 Maluku Tengah, dan SRT 74 Tual, dengan empat lokasi baru yang sedang diusulkan.

Pemerintah kini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun gedung permanen di 100 lokasi dengan target daya tampung 1.000 siswa per sekolah.

"Kita terus konsolidasi bersama Kementerian PU, diharapkan nanti tahun depan sudah bisa 200 gedung Sekolah Rakyat bisa dibangun. Kita sedang bekerja keras ini untuk supaya daerah bisa menyediakan tanah dengan seluruh persyaratan-persyaratan lainnya," jelas Gus Ipul.

Dalam pelaksanaan penjaringan peserta didik baru, Kementerian Sosial berkolaborasi aktif dengan pemerintah daerah setempat demi menyasar anak putus sekolah.

"Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah karena setiap (murid) yang sekolah di sini, (data) mereka sebelumnya ditandatangani oleh pemerintah daerah atau ditetapkan oleh pemerintah daerah," jelas Gus Ipul.

Saat ini tercatat sekitar 15 ribu anak dari keluarga pra sejahtera telah menempuh pendidikan di lembaga tersebut.

"Pemerintah menargetkan siswa baru yang akan diterima pada tahun ini sebanyak 32.640 siswa," tutupnya.