Kemensos Tingkatkan Kualitas Layanan Melalui Kerja Sama dengan Ombudsman

Menteri Sosial Saifullah Yusuf melakukan pertemuan dengan perwakilan Ombudsman RI di kompleks Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (5/5/2026), untuk membahas penguatan pelayanan publik dan program strategis nasional. Dilansir dari Detikcom, pertemuan tersebut berfokus pada penyusunan standar layanan sosial yang sesuai dengan ketentuan nasional.

Pemerintah berencana merumuskan peta jalan dan nota kesepahaman guna mensinergikan layanan sosial antara pusat dan daerah. Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan setiap saran dari lembaga pengawas tersebut.

"Ke depan, kerja sama ini akan kami tindak lanjuti dengan membuat MoU dan sekaligus membuat roadmap ke depan bagaimana pelayanan ya di lingkungan Kementerian Sosial dan juga tentu dengan daerah bisa seiring sejalan dalam rangka supaya layanan di bidang sosial bisa memenuhi standar-standar yang telah ditentukan," kata Gus Ipul, Menteri Sosial.

Upaya pembenahan internal terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kinerja kementerian tetap berada pada jalur yang tepat. Meskipun mengakui belum mencapai titik sempurna, Gus Ipul menyatakan adanya tren positif dalam efektivitas layanan mereka.

"Dari banyak hal yang kita telah tindak lanjuti itu, tentu kinerja Kementerian Sosial di bidang layanan terus meningkat. Belum sempurna, tapi terus meningkat," ucap Gus Ipul, Menteri Sosial.

Salah satu bukti konkret dari tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah tindakan tegas terhadap petugas lapangan yang melanggar aturan. Pada tahun sebelumnya, kementerian telah memberikan sanksi pemberhentian kepada puluhan pendamping program bantuan sosial.

"Saya sering ulang ini, Pak. Tahun lalu, hampir 500 yang kita berikan surat peringatan satu dan dua, kemudian 49 di antaranya sudah kita berhentikan. Kemudian tahun ini sudah ada empat pendamping PKH yang juga sudah kita berhentikan," sebut Gus Ipul, Menteri Sosial.

Langkah disiplin ini merupakan bagian dari transparansi kementerian dalam merespons aduan masyarakat yang masuk melalui Ombudsman. Tindakan tersebut diharapkan menjadi peringatan bagi petugas lain agar menjaga integritas dalam bertugas.

"Jadi ini adalah bagian tindak lanjut dan rekomendasi dari Ombudsman yang sudah kita kerjakan," tambah Gus Ipul, Menteri Sosial.

Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, memberikan apresiasi atas sikap proaktif kementerian dalam lima tahun terakhir. Selain evaluasi rutin, pertemuan kali ini juga mendiskusikan program prioritas pemerintah saat ini.

"Sebetulnya tadi ada diskusi yang saya kira sangat menarik. Kita menyadari salah satu program strategis nasional yang diemban dan digulirkan oleh pemerintahan sekarang Pak Prabowo, itu ada di menteri ini, salah satunya soal Sekolah Rakyat. Tadi kita diskusi," ujar Maneger Nasution, Anggota Ombudsman RI.

Ombudsman telah menyerahkan hasil kajian mendalam terkait program pendidikan tersebut kepada pihak kementerian. Kedua lembaga sepakat untuk mengawal pelaksanaan program agar memiliki standar operasional yang jelas.

"Dan Gus Menteri tadi sudah menjelaskan secara umum bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dan itu yang akan kita dampingi terus gitu. Kita akan buat standar pelayanan dan itu akan kita pastikan gitu agar standar itu bisa jalan. Itu kira-kira pada Sekolah Rakyat," ucap Maneger Nasution, Anggota Ombudsman RI.

Isu mengenai jasa penitipan anak atau daycare juga menjadi poin penting dalam diskusi tersebut. Maneger menekankan urgensi pengawasan ketat terhadap aspek legalitas dan kualitas fasilitas demi perlindungan anak.

"Tentu Ombudsman sesuai dengan domainnya akan memastikan dan mendorong agar ini hajat hidup masyarakat kita. Karena itu Ombudsman tentu mendorong agar pemerintah, termasuk tentu pemerintah daerah juga untuk memastikan bahwa proses pendaftaran, perizinan, akreditasi, dan pengawasan itu betul-betul harus dilakukan dan sangat mendesak," ungkap Maneger Nasution, Anggota Ombudsman RI.