Kemkomdigi kaji 1.441 usulan pembangunan akses internet di Kalsel

1 jam yang lalu

Banjarmasin (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengkaji 1.441 usulan pembangunan layanan akses internet, termasuk Base Transceiver Station (BTS), yang diajukan 12 kabupaten di Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk memperluas jangkauan layanan telekomunikasi di daerah.

Pelaksana Tugas Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha Kemkomdigi Tri Haryanto mengatakan seluruh usulan tersebut saat ini masih dalam tahap evaluasi oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi guna memastikan kesesuaian kebutuhan dengan kondisi teknis di lapangan.

“Proses asesmen dilakukan untuk memetakan lokasi prioritas pembangunan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat serta kesiapan infrastruktur dasar yang tersedia di masing-masing wilayah usulan pemerintah daerah,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu.

Ia menyebutkan sekitar 68,6 persen dari total lokasi usulan telah memiliki akses jaringan listrik PLN yang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah.

Baca juga: Menkomdigi: 10,8 juta rumah dapat layanan internet murah pada 2030

Ia menjelaskan ketersediaan listrik menjadi indikator utama dalam menentukan kelayakan pembangunan BTS agar layanan dapat beroperasi secara optimal, stabil, dan berkelanjutan di wilayah sasaran.

Selain faktor listrik, Kemenkomdigi juga mempertimbangkan kondisi geografis serta sebaran permukiman penduduk dalam menentukan prioritas pembangunan agar layanan internet dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Tri menambahkan bahwa implementasi layanan telekomunikasi di daerah dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah operator seluler, seperti Telkomsel, XL Axiata, Smartfren, dan Indosat dengan dukungan berbagai teknologi transmisi.

Ia menegaskan seluruh usulan pembangunan BTS tersebut masih harus melalui proses verifikasi teknis dan sinkronisasi lintas sektor sebelum masuk tahap pembangunan fisik di lapangan.

“Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat perluasan akses internet di daerah melalui perencanaan berbasis kebutuhan riil masyarakat dan kesiapan infrastruktur pendukung di wilayah masing-masing,” ujar Tri.

Baca juga: Kemkomdigi akomodasi 722 titik layanan internet BAKTI di Kalsel

Baca juga: Menkomdigi ingatkan pembangunan jaringan harus berdampak untuk publik

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.