KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) menegaskan keputusan Uni Emirat Arab (UEA) keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) tidak berdampak pada hubungan bilateral dengan Indonesia. Pemerintah memastikan kerja sama strategis kedua negara tetap berjalan.
“Kebijakan UEA tersebut tidak memengaruhi hubungan bilateral yang selama ini terjalin maupun kerja sama strategis yang telah terbina antara Indonesia-UEA,” kata juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang dalam pertemuan media di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis, 30 April 2026.
Yvonne menyebut Indonesia memandang langkah tersebut sebagai bagian dari dinamika tata kelola energi global yang terus berkembang. Pemerintah berharap perubahan itu tidak mengganggu stabilitas pasar dan keamanan pasokan energi dunia.
“Pemerintah Indonesia tentunya akan terus mencermati perkembangan situasi secara menyeluruh serta implikasinya terhadap perekonomian dan ketahanan energi nasional,” ujar dia.
Alasan UEA Hengkang dari OPEC
UEA sebelumnya mengumumkan akan keluar dari OPEC dan OPEC+ dengan efektif mulai 1 Mei 2026. Keputusan ini diambil untuk memprioritaskan kepentingan nasional serta menyesuaikan arah kebijakan energi jangka panjang negara tersebut.
Dilansir Al Jazeera, dalam pernyataan yang disiarkan media pemerintah, keputusan tersebut disebut mencerminkan “visi strategis dan ekonomi jangka panjang UEA serta profil energi yang terus berkembang.”
Pernyataan itu juga menegaskan bahwa selama menjadi anggota OPEC, UEA telah memberikan kontribusi signifikan. Namun, pemerintah menilai sudah saatnya mengarahkan upaya pada kepentingan domestik.
“Selama kami berada di organisasi tersebut, kami telah memberikan kontribusi besar dan bahkan pengorbanan yang lebih besar demi kepentingan bersama. Namun, kini saatnya memfokuskan upaya kami pada apa yang menjadi kepentingan nasional,” demikian pernyataan tersebut.
Dampak terhadap OPEC dan Pasar Energi
Menurut laporan yang sama, keluarnya UEA, yang merupakan anggota lama OPEC berpotensi melemahkan soliditas organisasi tersebut. Langkah ini dinilai dapat memicu ketidakseimbangan di tengah upaya OPEC menjaga kesatuan sikap, terutama terkait isu geopolitik dan kuota produksi.
Menteri Energi UEA Suhail Mohamed al-Mazrouei mengatakan keputusan tersebut diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan energi saat ini dan masa depan. “Ini adalah keputusan kebijakan. Ini diambil setelah melihat secara cermat kebijakan saat ini dan masa depan yang berkaitan dengan tingkat produksi,” kata dia. Ia juga menegaskan keputusan itu tidak dikonsultasikan dengan negara lain, termasuk Arab Saudi.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·