Ketua Banggar DPR Pastikan Kondisi APBN 2026 Masih Terkendali

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memberikan penjelasan mengenai kondisi fiskal negara di tengah kekhawatiran terkait menipisnya saldo APBN dan potensi defisit yang melampaui batas pada Senin (11/5/2026). Dilansir dari Detikcom, ia meminta masyarakat menyikapi isu tersebut secara proporsional mengingat indikator ekonomi nasional saat ini masih menunjukkan ketahanan yang kuat.

Said menekankan bahwa kritik yang disampaikan oleh para akademisi dan pengamat ekonomi merupakan hal yang positif bagi pemerintah. Menurutnya, masukan tersebut menjadi alarm kewaspadaan dalam mengelola keuangan negara agar tetap sehat dan transparan.

"Kita patut mengapresiasi dan merespons secara bijak berbagai kritik serta alarm kewaspadaan dari para pengamat dan akademisi. Saya memandang hal tersebut sebagai bentuk kepedulian dan rasa sayang. Yang justru perlu dikhawatirkan adalah apabila masyarakat sudah apatis dan enggan menyampaikan pandangan. Situasi seperti itulah yang tidak kita inginkan," kata Said dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Data ekonomi mencatat pertumbuhan Indonesia sebesar 5,6 persen yang didorong oleh konsumsi rumah tangga selama momentum Ramadan dan Lebaran 2026. Selain itu, realisasi belanja pemerintah pada kuartal I 2026 yang tumbuh 21,81 persen secara tahunan turut memberikan kontribusi sebesar 1,26 persen terhadap laju pertumbuhan ekonomi tersebut.

"Strategi ini patut kita apresiasi," ujarnya.

Indikator lain menunjukkan surplus neraca perdagangan sebesar 5,5 miliar dolar AS, yang menandai tren positif selama 71 bulan berturut-turut. Pada sektor fiskal, pendapatan negara kuartal I 2026 tercatat mencapai Rp574,9 triliun, di mana penerimaan pajak memberikan kontribusi sebesar Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen.

"Memang terdapat selisih antara kurang bayar dan lebih bayar, tetapi dari selisih tersebut pemerintah justru memperoleh surplus kurang bayar sebesar Rp13,38 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih memiliki 'tabungan' pajak," tutur Said.

Penurunan lifting migas dan rendahnya harga Indonesian Crude Price (ICP) menjadi tantangan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, pemerintah memproyeksikan perbaikan pada kuartal II 2026 seiring dengan pulihnya aktivitas hulu migas dan kenaikan harga minyak dunia.

Realisasi belanja negara hingga kuartal I 2026 telah menyerap Rp815 triliun, dengan porsi belanja pemerintah pusat mencapai Rp610,3 triliun untuk program prioritas nasional. Said memberikan catatan agar kementerian terkait, termasuk Badan Gizi Nasional dan Kementerian Desa, terus melakukan pembenahan dalam tata kelola anggaran.

"Bahwa dalam tata kelola program prioritas perlu ada pembenahan, tentu itu harus menjadi catatan buat kementerian, dan badan teknis, terutama Badan Gizi Nasional, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa," lanjutnya.

Pelebaran defisit APBN hingga Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB merupakan konsekuensi dari percepatan belanja negara tersebut. Meski demikian, angka tersebut dinilai masih jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam undang-undang.

"Akan tetapi porsi ini saya menilai masih pada rentang terkendali," tegasnya.

Dalam rencana APBN 2026, target defisit dipatok pada angka 2,68 persen terhadap PDB atau senilai Rp689,1 triliun. Said memprediksi realisasi defisit bisa ditekan hingga 2,56 persen PDB melalui langkah kebijakan refocusing anggaran yang lebih selektif.

Terkait kabar saldo APBN yang disebut hanya tersisa Rp120 triliun, Said mengklarifikasi bahwa Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp420 triliun masih tersedia secara utuh. Ia menjelaskan terdapat pemindahan penempatan dana dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara demi mendapatkan imbal hasil bagi pemerintah.

"Dana tersebut masih utuh. Sebesar Rp300 triliun hanya dipindahkan penempatannya dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. Artinya, SAL tetap sebesar Rp420 triliun, bahkan pemerintah memperoleh imbal hasil dari penempatan tersebut," jelasnya.

Pemerintah kini bersiap menghadapi tantangan kuartal II 2026 yang diprediksi lebih berat akibat berakhirnya efek musiman konsumsi Lebaran. Said menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam menerapkan mode aman melalui pembentukan Bond Stabilizer Fund dan penerbitan panda bond.

Pemanfaatan sektor produktif seperti manufaktur, pertanian, dan konstruksi menjadi kunci utama karena sektor-sektor ini menyerap 66,37 persen tenaga kerja nasional. Said mendorong adanya program quick win untuk memberikan stimulus pada investasi di bidang-bidang tersebut.

"Untuk itu, pemerintah perlu program quick win yang terukur untuk membangkitkan industri, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan. Program pintas, yang hasilnya bisa dipetik efek multipayernya di tahun ini, namun tetap bagian dari milestone pembangunan jangka panjangnya," katanya.

Upaya memperkuat sektor riil dianggap krusial untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di tengah ketidakpastian global. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan lapangan kerja di sektor formal secara berkelanjutan.

"Sebab jika tanpa dukungan ini, kita akan sulit mendapatkan tambahan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang mampu menyerap lapangan kerja di sektor formal lebih banyak, sementara tekanan eksternal tak menentu, tanpa kepastian waktu dan situasi," pungkasnya.