Komisi X DPR Respons Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis di Sekolah

Rencana penerapan pengajaran bahasa Prancis di seluruh tingkatan sekolah mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat akibat kesiapan tenaga pendidik yang dinilai belum merata. Tanggapan tersebut disampaikan menyusul adanya instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperluas pembelajaran bahasa asing tersebut di Indonesia, Sabtu (30/5/2026).

Ketua Komisi X DPR Hetifah menyatakan dukungannya terhadap peningkatan kemampuan bahasa asing siswa demi persaingan global, seperti dilansir dari Detikcom. Kendati demikian, penegasan mengenai kejelasan implementasi di lapangan dinilai sangat krusial mengingat penguatan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib juga baru berjalan pada tahun ini.

"Kami tentu mendukung upaya pemerintah meningkatkan kemampuan bahasa asing peserta didik sebagai bekal menghadapi persaingan global. Namun, terkait arahan Presiden untuk memperluas pembelajaran Bahasa Prancis, perlu ada kejelasan implementasi di sekolah mengingat penguatan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib juga baru dijalankan tahun ini," kata Hetifah, Ketua Komisi X DPR.

Faktor kesiapan sumber daya pendidikan, terutama ketersediaan serta kompetensi guru, menjadi poin utama yang disoroti oleh parlemen. Hetifah mengingatkan agar kebijakan baru ini tidak sampai membebani pihak sekolah secara sepihak tanpa adanya dukungan fasilitas dan pengajar yang memadai.

"Yang perlu menjadi perhatian adalah kesiapan sumber daya pendidikan, terutama ketersediaan dan kompetensi guru. Jangan sampai sekolah dibebani kebijakan baru tanpa dukungan tenaga pengajar yang memadai serta sarana pembelajaran yang cukup," ujar Hetifah, Ketua Komisi X DPR.

Metode pembelajaran yang interaktif juga disarankan agar para siswa dapat menerima materi dengan baik. Menurutnya, pendekatan lewat media populer dan teknologi digital akan jauh lebih efektif bagi peserta didik.

"Pembelajaran bahasa asing harus dibuat menarik dan menyenangkan bagi siswa. Pendekatan melalui percakapan, permainan, musik, film, budaya, dan teknologi digital akan lebih efektif dibandingkan metode yang terlalu menekankan hafalan dan teori," ucap Hetifah, Ketua Komisi X DPR.

Lebih lanjut, keberhasilan kurikulum bahasa asing dipandang tidak bertumpu pada banyaknya jenis bahasa yang diajarkan. Pemerintah diminta memastikan setiap tahapan kebijakan bersifat realistis dan berorientasi langsung pada kebutuhan murid.

"Kami berpandangan bahwa keberhasilan pembelajaran bahasa asing tidak ditentukan oleh banyaknya bahasa yang diajarkan, tetapi oleh kualitas pengajaran, kesiapan guru, dan minat siswa. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan berjalan bertahap, realistis, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik," imbuh Hetifah, Ketua Komisi X DPR.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya telah memerintahkan jajaran terkait untuk memasukkan bahasa Prancis ke dalam kurikulum sekolah. Langkah ini diambil guna mempersiapkan generasi muda menghadapi dinamika perkembangan dunia di masa depan.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat melakukan kunjungan resmi ke Istana Kepresidenan Élysée di Paris, Prancis, di hadapan Presiden Emmanuel Macron pada Kamis (28/5/2026).

"Sekarang saya sudah menginstruksikan bahwa semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," kata Prabowo, Presiden Republik Indonesia.