Konferensi Republik di UGM Bahas Remiliterisasi Prabowo

RATUSAN akademikus, aktivis, pegiat organisasi masyarakat sipil, dan komunitas berkonsolidasi di University Club Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sabtu, 30 Mei 2026. Forum tersebut berlangsung untuk merespons menguatnya militer sebagai bagian dari kemunduran demokrasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Remiliterisasi menjadi salah satu topik yang dibahas dalam konsolidasi bertajuk Konferensi Republik Meneguhkan Civil Society Pilar Republik. Selain menguatnya militerisme, mereka membicarakan berbagai isu krusial di antaranya ketimpangan ekonomi, krisis representasi dan demokrasi, pelemahan basis sosial, dan krisis hukum dan institusi.

Konsolidasi yang berlangsung selama sehari itu melibatkan sejumlah pembicara, di antaranya Jaleswari Pramodhawardani, Yanuar Nugroho, Zainal Arifin Mochtar, Arie Sujito, Alissa Wahid, Bhima Yudistira, Candra Hamzah, Titi Anggraini, Andi Wijayanto, Leo Kleden, Baiquni, Gita Wirjawan, Komaruddin Hidayat, Komaruddin Hidayat. Dalam pertemuan itu juga terlihat pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani.

Sosiolog UGM, Arie Sujito mengatakan pertemuan itu merupakan akumulasi keresahan akademikus dan aktivis karena krisis ekonomi dan krisis politik. Konsolidasi itu menjadi alternatif gerakan untuk mengawal proses demokrasi yang idenya muncul karena keresahan bersama. “Jangan sampai demokrasi semakin hancur. Akademisi, aktivis, pegiat ormas, dan jurnalis yang kritis perlu terus berkonsolidasi,” kata Arie.

Arie menyebutkan dalam tiga dekade sejak reformasi bergulir, demokratisasi mengalami tekanan dan tarik ulur tak terhindarkan. Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih rumit, cair, dan seringkali bergerak secara senyap di dalam koridor-koridor hukum formal.

Menurut Arie, Indonesia juga menghadapi regresi demokrasi atau kemunduran demokrasi sesuai temuan ilmuwan politik. Hal itu ditandai dengan berbagai praktek teror mereproduksi neootoriterisme.

Dia menyoroti remiliterisasi sebagai faktor krusial penyebab pelemahan demokrasi. Militer masuk melalui berbagai agenda pemerintah melalui sejumlah program bercorak top down, kegiatan amal atau sukarela, dan berbagai strategi untuk menaklukkan golongan elit, menengah, dan kelas bawah. “Ini bentuk kemunduran agenda reformasi dan mengancam demokrasi,” katanya.

Kepala Laboratorium Indonesia 2045 Jaleswari Pramodhawardani menyatakan militerisasi menghambat Indonesia membangun institusi. TNI kini berada di ruang publik dengan cara yang halus melalui peraturan presiden dan instruksi presiden.

Jaleswari mencontohkan keberadaan batalion tempur dan batalyon teritorial pembangunan yang menjauhi mandat konstitusi, yakni TNI sebagai alat pertahanan. “TNI saat ini terus merangsek ke wilayah sipil,” kata mantan Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden itu.

Pilihan Editor: Tentara Ikut Memburu Begal. Apa hukum yang Dilanggar?