KPAI Soroti Pelibatan Anak saat Demo 2025, Minta Polisi Ungkap Aktor di Baliknya

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti dugaan eksploitasi dan pelibatan anak secara masif dalam rangkaian unjuk rasa dan kerusuhan pada Agustus hingga September 2025 lalu.

KPAI secara khusus meminta pihak kepolisian untuk mengusut dan membuka secara transparan siapa aktor di balik mobilisasi ribuan anak tersebut ke area konflik.

Komisioner KPAI, Silvana Apituley mengungkapkan, pelibatan anak-anak dalam aksi massa yang berujung ricuh ini merupakan pola berulang yang sangat mengkhawatirkan dan harus segera diusut tuntas.

"KPAI itu mendorong agar polisi dapat membuka kepada publik sejauh mana pelibatan anak dalam demo-demo berakhir rusuh," ujar Silvana dalam konferensi pers penyampaian laporan Tim Independen LNHAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (20/4).

Berdasarkan pemantauan KPAI, mobilisasi massa di bawah umur dalam skala besar seperti ini bukanlah insiden yang pertama kali terjadi. Tercatat sudah ribuan anak yang terseret ke dalam pusaran konflik serupa dalam satu dekade terakhir.

"Karena pola seperti ini bukan baru pertama kali terjadi, berulang. Dan yang melibatkan anak sampai 1.000 lebih anak terlibat itu sudah kedua kali di dalam peristiwa yang mirip selama 5 sampai 10 tahun terakhir," tegasnya.

Mengingat rekam jejak tersebut, KPAI meminta aparat penegak hukum untuk tak hanya menindak pelaku kerusuhan di lapangan, tetapi juga mengungkap aktor intelektual yang sengaja memanfaatkan dan memobilisasi kelompok rentan tersebut demi kepentingan tertentu.

"Jadi mengingat pola-pola yang berulang ini, sebenarnya KPAI berharap polisi bisa membuka kepada publik terkait dengan hal ini," pungkas Silvana.

Berdasarkan temuan investigasi Tim Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), anak-anak yang dilibatkan dalam kerusuhan Agustus-September 2025 mayoritas berada di rentang usia SMP hingga SMA/SMK sederajat.

Sebagian dari mereka merupakan anak putus sekolah atau berasal dari keluarga tidak utuh yang secara sengaja didatangkan dari luar wilayah lokasi demonstrasi, seperti dari daerah Jawa Barat dan Banten untuk mengikuti aksi di Jakarta.