KPK periksa ASN Kemenhub berinisial MAHH untuk dalami peran Sudewo

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa aparatur sipil negara Kementerian Perhubungan berinisial MAHH untuk mendalami peran Sudewo.

Sudewo merupakan anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 yang telah ditetapkan KPK sebagai salah satu tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

"Saksi didalami terkait pengaturan, pengondisian, dan plotting-an (pembagian, red.) calon penyedia (vendor, red.) di lingkungan Balai Perawatan Perkeretaapian, khususnya yang dilakukan oleh tersangka SDW," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

Budi mengatakan MAHH yang diperiksa KPK pada Kamis, merupakan mantan Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian Kemenhub.

Sementara berdasarkan informasi yang dihimpun, saksi MAHH juga sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Sarana Perkeretaapian Kemenhub.

Sebelumnya, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.

Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan sebanyak 21 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Baca juga: Kasus DJKA, KPK periksa Dirjen Kemenhub Risal Wasal soal peran Sudewo

Baca juga: Sudewo diduga terima imbalan proyek jalur kereta lewat orang lain

Baca juga: Sudewo diduga intervensi lelang saat jadi anggota Komisi V DPR RI

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.