Laka Bus vs Truk BBM di Sumsel, Anggota Komisi V Soroti Infrastruktur Jalan

Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty menyoroti kecelakaan maut yang melibatkan Bus ALS dan truk tangki BBM di Jalan Lintas Sumatera, Karang Jaya, Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan pada Rabu (6/5) kemarin.

Tragedi yang menewaskan 16 orang itu dinilai tak bisa semata disimpulkan akibat kesalahan pengemudi. Menurut Saadiah, peristiwa tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola keselamatan jalan nasional, terutama terkait infrastruktur dan pengawasan.

“Tragedi ini menunjukkan bahwa keselamatan jalan tidak bisa hanya dilihat dari kesalahan pengemudi. Negara juga harus bertanggung jawab terhadap kondisi infrastruktur jalan dan sistem keselamatan transportasi yang ada,” ujar Saadiah lewat keterangannya, Kamis (7/5).

Berdasarkan hasil kajian kecelakaan, insiden bermula ketika sopir Bus ALS berusaha menghindari lubang jalan yang cukup dalam di ruas Jalinsum Karang Jaya. Manuver itu membuat bus masuk ke jalur berlawanan hingga bertabrakan frontal dengan truk tangki BBM dari arah berlawanan. Benturan keras memicu percikan api dan menyebabkan kedua kendaraan terbakar.

Saadiah menilai fakta bahwa lokasi kejadian berada di ruas jalan nasional dengan kategori rusak ringan hingga rusak berat menjadi persoalan serius. Ia menyoroti data Ditjen Bina Marga yang menunjukkan hanya sekitar 33,45 persen jalan nasional di Sumatera Selatan berada dalam kondisi baik.

“Ini ironi. Di atas kertas tingkat kemantapan jalan tinggi, tetapi realitas di lapangan justru menunjukkan masih banyak ruas jalan yang membahayakan pengguna jalan,” ucapnya.

Ia juga menyoroti minimnya fasilitas keselamatan di lokasi kejadian. Berdasarkan laporan kajian, tidak ditemukan rambu peringatan jalan rusak maupun marka jalan yang memadai di sekitar titik kecelakaan. Marka jalan yang memudar dinilai memperbesar risiko kecelakaan, terutama saat pengemudi harus melakukan manuver mendadak.

“Kalau jalan rusak tetapi tidak ada rambu peringatan dan marka jalan juga tidak jelas, maka ini bukan lagi sekadar kelalaian teknis, tetapi menyangkut tanggung jawab keselamatan publik,” tegas Saadiah.

Selain kondisi jalan, Saadiah meminta evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3), termasuk truk BBM. Menurut dia, fatalitas kebakaran dalam kecelakaan tersebut menunjukkan perlunya audit ketat terhadap standar keamanan armada pengangkut BBM.

“Kecelakaan yang melibatkan kendaraan B3 harus memiliki standar mitigasi yang jauh lebih tinggi. Jangan sampai setiap kecelakaan langsung berubah menjadi tragedi kebakaran besar,” paparnya.

Politikus PKS itu juga menyinggung Pasal 273 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang mengatur sanksi pidana terhadap penyelenggara jalan yang lalai memperbaiki jalan rusak hingga menyebabkan korban jiwa. Ia meminta aparat penegak hukum mendalami aspek tanggung jawab penyelenggara jalan dalam kasus tersebut.

“Jangan sampai setiap tragedi berakhir tanpa evaluasi sistemik. Kalau memang ada kelalaian dalam pemeliharaan jalan nasional, maka harus ada akuntabilitas yang jelas,” jelasnya.

Sebagai langkah pencegahan, Saadiah mendorong pemerintah melakukan audit total terhadap kondisi jalan nasional, khususnya di jalur lintas provinsi yang menjadi jalur utama transportasi penumpang dan logistik. Ia juga meminta penguatan anggaran preservasi jalan agar perbaikan tidak lagi bersifat reaktif setelah kecelakaan terjadi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sistem peringatan dini di titik jalan rusak, termasuk pemasangan rambu darurat dan normalisasi marka jalan secara berkala.

“Kita tidak boleh menunggu korban berikutnya baru bergerak. Keselamatan jalan harus menjadi prioritas utama negara,” pungkasnya.