Legislator DKI: Pendidikan adalah senjata utama untuk lawan kemiskinan

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, total alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 di Jakarta mencapai Rp19,75 triliun dan ini menjadi instrumen penting untuk menekan angka gini rasio sekaligus memutus rantai kemiskinan di ibu kota.

"Hak setiap warga Jakarta adalah menikmati pendidikan yang layak. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah atau bahkan buta huruf di kota sebesar Jakarta hanya karena kondisi ekonomi keluarga. Negara harus hadir di sana," kata Yuke di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, pada momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi pijakan penting bagi Pemprov dan DPRD DKI Jakarta untuk memperkuat komitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Yuke mengapresiasi total alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 yang mencapai Rp19,75 triliun sebagai langkah konkret dalam menghadirkan keadilan sosial.

Menurut Yuke, besarnya anggaran tersebut menjadi instrumen penting untuk menekan angka gini rasio sekaligus memutus rantai kemiskinan di Jakarta.

Ia menilai, kesenjangan sosial hanya dapat dijembatani jika seluruh anak memiliki akses pendidikan yang setara tanpa terhalang kondisi ekonomi.

Dari total anggaran tersebut, alokasi terbesar sebesar Rp14,94 triliun atau sekitar 75 persen difokuskan untuk belanja pegawai guna menjamin kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.

Yuke menilai, langkah tersebut rasional, mengingat kualitas pendidikan sangat bergantung pada kompetensi dan kesejahteraan tenaga pengajar. Pendidikan, kata dia, merupakan ‘senjata’ utama dalam melawan kemiskinan.

Selain itu, bantuan sosial pendidikan tetap menjadi prioritas, antara lain KJP Plus dialokasikan sebesar Rp3,25 triliun untuk 707.477 peserta didik pada Tahap I 2026.

Kemudian KJMU sebesar Rp399 miliar untuk mendukung keberlanjutan pendidikan 15.825 mahasiswa. Lalu program Sekolah Swasta Gratis (SSS) juga terus diperluas, dengan anggaran Rp253,62 miliar untuk 103 sekolah swasta percontohan guna meningkatkan daya tampung pendidikan di Jakarta.

Yuke turut menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur pendidikan. Hingga Maret 2026, sebanyak enam sekolah percontohan di Jakarta Barat telah direhabilitasi dengan total anggaran Rp126,12 miliar, dan program tersebut akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

"Untuk menjawab tantangan gini rasio yang masih cukup tinggi, Pemprov DKI harus memastikan sekolah formal maupun program paket belajar tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

"Termasuk penguatan sekolah kejuruan agar lulusannya memiliki keahlian spesifik dan dapat langsung terserap di dunia kerja," katanya.

Lebih lanjut, Yuke mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas pendidikan yang telah disediakan pemerintah. Ia juga menegaskan, Komisi D akan terus mengawal agar distribusi anggaran berjalan tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jakarta.

"Penguatan pendidikan kejuruan agar lulusan siap kerja. Selain itu ketersediaan lapangan pekerjaan juga menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu terus diupayakan," kata dia menambahkan.

Baca juga: Banjir sebabkan korban jiwa, Legislator: Perlu penanganan lebih cepat

Baca juga: PDIP Jaksel berharap program pelatihan IKM bisa bangkitkan ekonomi

Baca juga: Mobil vaksinasi keliling di Jaksel bertambah tiga unit

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.