2 hari yang lalu
Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan lampu hijau terkait wacana penyaluran seluruh stok MinyaKita melalui Badan Usaha Milik Negara pada Kamis (16/4/2026). Kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan distribusi minyak goreng bersubsidi di tengah laporan kelangkaan stok di sejumlah daerah.
Dilansir dari Money, regulasi saat ini dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 menetapkan batas minimal penyaluran melalui BUMN sebesar 35 persen. Kemendag menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi produsen agar menyalurkan kewajiban domestic market obligation mereka secara penuh melalui perusahaan plat merah.
“Di Permendag itu kan minimal 35 (persen), minimal. Ya mau 65 mau 70 itu ya enggak ada masalah,” kata Busan saat ditemui di JIExpo, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Pemerintah telah menjalin koordinasi dengan pimpinan Perum Bulog dan ID Food untuk memastikan pasar rakyat mendapatkan pasokan yang cukup. Budi Santoso menjelaskan bahwa volume distribusi melalui lembaga pangan negara tersebut saat ini sudah melampaui batas minimal yang ditetapkan.
“Sekarang (penyaluran melalui) Bulog saja sudah tinggi itu di atas 35 persen ya,” ujar Busan.
Meski mendukung peran BUMN yang lebih besar, pihak kementerian memastikan bahwa jalur distribusi melalui pihak swasta tetap dipertahankan. Kebijakan ini diambil agar seluruh distributor yang ada tetap dapat beroperasi secara berdampingan dalam memenuhi kebutuhan pasar.
“Kita kan juga memberdayakan banyak kan distributor yang swasta juga jalan. Jadi semua jalan bareng ya enggak ada masalah,” kata dia.
Mengenai kebijakan harga, Kemendag menilai besaran Harga Eceran Tertinggi senilai Rp 15.700 per liter masih dapat dipertahankan oleh para produsen. Kendati harga minyak sawit mentah dunia mengalami kenaikan akibat konflik geopolitik di Asia Barat, instrumen harga ini dianggap vital untuk menekan inflasi.
“Sekarang kan masih bisa. Ya masih bisa, ya memang itu kan fungsinya untuk menstabilkan harga ya biar harga yang lain enggak naik,” ucap Busan.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan penambahan volume distribusi melalui BUMN hingga mencapai 100 persen pada Rabu (15/4/2026). Langkah tersebut dipandang sebagai strategi efektif untuk mengendalikan fluktuasi harga dan memudahkan pengawasan di lapangan.
“(Lewat) BUMN biar mudah dikontrol. Kalau ada kenaikan harga, ya sudah BUMN-nya tanggung jawab,” kata Amran, Rabu (15/4/2026).
Implementasi kebijakan ini menjadi sorotan seiring munculnya kendala pasokan MinyaKita di wilayah luar Jawa, termasuk di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Warga di Pasar Tradisional Karya Nugraha melaporkan kesulitan mendapatkan komoditas tersebut dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·