Mendagri Tito Karnavian Dorong Sumut Optimalkan APBD dan Tekan Inflasi

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui strategi pengelolaan APBD yang lebih efektif. Strategi ini harus didukung dengan perencanaan berbasis data serta pengendalian inflasi yang konsisten agar berdampak langsung pada masyarakat.

Dikutip dari Detikcom, Tito menekankan bahwa indikator kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada performa ekonominya. Meskipun capaian ekonomi Sumatera Utara saat ini dinilai cukup baik, ia mencatat angka pertumbuhannya masih berada di bawah rata-rata nasional sehingga memerlukan akselerasi lebih lanjut.

Eks Kapolri tersebut memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi di level rendah hanya akan membawa perubahan kecil. Sebaliknya, akselerasi pertumbuhan yang signifikan akan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga di wilayah tersebut.

"Pertumbuhan ekonomi ini angka yang sangat penting dan harus dikuasai oleh seluruh kepala daerah. Karena komponennya banyak, tanya BPS, Badan Pusat Statistik kabupaten/kota,"

Pernyataan ini disampaikan Tito saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2027. Acara tersebut berlangsung di Hotel Santika Dyandra Medan, Sumatera Utara, pada hari Rabu.

Dalam arahannya, Tito meminta jajaran pemerintah daerah (Pemda) untuk memanfaatkan data secara mendalam guna mengidentifikasi persoalan krusial. Hal ini mencakup upaya penanganan kemiskinan, pengangguran, hingga masalah ketimpangan antarwilayah yang masih terjadi.

Dengan pemanfaatan data yang akurat, program pembangunan diharapkan dapat dirancang lebih presisi dan tepat sasaran. Langkah ini juga menjadi kunci dalam memikat investasi serta memperkuat daya beli masyarakat di Sumatera Utara.

Tito menjelaskan bahwa belanja pemerintah memiliki peran strategis sebagai stimulan penggerak roda ekonomi. Oleh karena itu, realisasi anggaran harus dilakukan secara optimal agar likuiditas beredar di masyarakat dan mampu memicu geliat sektor swasta.

Inovasi Pendapatan dan Kemandirian Fiskal

Mendagri juga memberikan catatan penting mengenai keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Ia mendorong Pemda untuk terus berinovasi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberikan beban tambahan bagi masyarakat.

Kekuatan fiskal sebuah daerah, menurut Tito, diukur dari kemampuannya mengandalkan PAD daripada sekadar bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Penciptaan iklim investasi yang ramah bagi pelaku usaha menjadi syarat mutlak untuk mencapai kemandirian tersebut.

"Kalau swastanya nggak hidup jangan pernah berpikir negara itu, daerah itu akan melompat maju, nggak akan mungkin, kenapa? Karena belanja pemerintah nggak sanggup untuk membuat lompatan-lompatan ini,"

Selain fokus pada pertumbuhan, stabilitas harga melalui pengendalian inflasi turut menjadi perhatian serius. Tito mengingatkan bahwa fluktuasi harga kebutuhan pokok sangat berpengaruh terhadap biaya hidup, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemda diinstruksikan untuk proaktif memantau kondisi pasar guna memastikan ketersediaan pasokan barang. Langkah antisipasi ini penting untuk mencegah keresahan sosial yang dipicu oleh kenaikan harga yang tidak terkendali.

"Kalau kita bicara biaya hidup penting, apa jawabannya? Jaga stabilitas harga yaitu jaga indikator inflasi,"

Tito menutup arahannya dengan menegaskan bahwa menjaga indikator inflasi adalah jawaban langsung dalam mengelola beban biaya hidup masyarakat di daerah.