Menimbang kinerja pemerintah dalam ruang publik

Jakarta (ANTARA) - Di tengah arus informasi yang cepat, setiap kebijakan seolah dituntut untuk menunjukkan hasil instan. Padahal, sebagian besar agenda pembangunan dirancang dalam kerangka jangka panjang yang membutuhkan waktu, konsistensi, dan stabilitas untuk dapat terwujud secara optimal.

Hari ini, mungkin terasa sulit. Angka pertumbuhan ekonomi, bagi sebagian orang, mungkin tidak terlihat menggembirakan. Tidak sedikit yang berharap perubahan terjadi dalam waktu singkat.

Beberapa orang langsung menyalakan mikrofon, mengambil alih spot light, lalu menyuarakan kritik yang menyatakan pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan negara ini.

Beberapa dari mereka, punya nama yang sudah tenar. Cuitan mereka di media sosial dibaca puluhan ribu orang. Tergiringlah para pembaca pada opini yang menyatakan pemerintah sudah salah kaprah mengurus negara ini.

Publik akhirnya melihat realitas berdasarkan opini pengamat-pengamat tersebut. Begitulah Teori Framing yang dijelaskan oleh Robert Entman bekerja. Teori Framing menjelaskan bahwa realitas yang diterima publik bukanlah sesuatu yang hadir secara utuh, melainkan hasil dari proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu oleh komunikator.

Dalam proses ini, suatu isu dibingkai melalui empat elemen utama, yaitu bagaimana masalah didefinisikan, apa yang dianggap sebagai penyebabnya, bagaimana penilaian moral diberikan, serta solusi apa yang ditawarkan.

Dengan demikian, framing tidak berbicara tentang benar atau salahnya suatu informasi, melainkan tentang bagaimana informasi tersebut dikonstruksi sehingga memengaruhi cara berpikir dan memahami realitas oleh publik.

Sebagian pengamat dalam ruang publik kerap membingkai kinerja pemerintah melalui sudut pandang yang menekankan kegagalan kebijakan sebagai masalah utama, dengan penyebab yang diarahkan pada ketidakefektifan pemerintah.

Dalam kerangka framing, pola ini membentuk penilaian yang cenderung negatif terhadap kapasitas pemerintah, sementara aspek solusi sering kali tidak dielaborasi secara konkret atau hanya bersifat normatif. Akibatnya, konstruksi narasi yang dihasilkan lebih kuat dalam membangun persepsi kritis dibandingkan memberikan arah perbaikan yang substantif.

Ketika ada sesuatu yang tidak tepat di fase implementasi, semuanya langsung menudingkan jari pada Presiden Prabowo Subianto dan Istana. Para kritikus seakan melupakan sesuatu. Realitas kebijakan publik tidak berjalan dalam logika instan. Ia bergerak melalui tahapan yang panjang, penuh penyesuaian, dan sering kali tidak terlihat secara langsung.

Pernyataan media Dony Oskaria, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, mengungkapkan visi besar Presiden Prabowo dalam sektor ekonomi. Presiden Prabowo sedang berupaya mengubah pertumbuhan ekonomi yang dianggap “semu” menjadi pertumbuhan yang nyata dan dirasakan masyarakat luas.

Artinya, fokusnya bukan sekadar angka pertumbuhan, tapi pemerataan dan dampak langsung ke rakyat. Program-program humanis populis yang digulirkan Presiden hari ini, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih adalah salah satu cara untuk membuat seluruh rakyat Indonesia sampai pelosok desa merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Itu adalah sebuah visi yang positif. Negara berusaha untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi ke setiap meja makan yang ada di pelosok negeri. Untuk mencapai tujuan itu, jelas membutuhkan waktu. Presiden ingin mengambil angka pertumbuhan ekonomi bangsa ini yang sebelumnya hanya dikuasai oleh segelintir orang saja dan membuat seluruh masyarakat Indonesia merasakannya, tidak bisa dilakukan semudah membalikkan telapak tangan.

Public sphere

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.