Gus Ipul Klarifikasi Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp 700 Ribu

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan klarifikasi terkait polemik anggaran pengadaan sepatu untuk siswa sekolah rakyat senilai Rp 700 ribu yang viral di media sosial. Penjelasan tersebut disampaikan di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Selasa (5/4/2026), guna meluruskan persepsi publik mengenai jenis alas kaki tersebut.

Sebagaimana dilansir dari Detikcom, isu ini mencuat setelah foto Gus Ipul bersama Khofifah Indar Parawansa yang memberikan sepatu kepada siswa tersebar luas. Publik kemudian membandingkan harga pasar sepatu dalam foto tersebut yang dinilai jauh di bawah pagu anggaran pengadaan resmi pemerintah.

Gus Ipul menegaskan bahwa sepatu yang terlihat dalam dokumentasi kegiatan di wilayah Jawa Timur tersebut bukanlah bagian dari pengadaan kementerian. Ia menyebutkan terdapat perbedaan signifikan antara barang yang diberikan secara khusus oleh gubernur dengan spesifikasi teknis untuk kelengkapan siswa sekolah rakyat.

"Beda jauh, bukan standar dari sekolah rakyat. Itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur. Jadi itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur untuk siswa ke sekolah rakyat pada saat kami ada acara di Malang kalau nggak salah itu atau di mana itu. Jadi itu bukan itu yang dimaksud sepatu, itu diberikan kepada siswa sekolah rakyat oleh Ibu Gubernur, bukan pengadaan dari Kemensos," kata Gus Ipul, Menteri Sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos turut memperlihatkan dokumen pagu anggaran beserta model sepatu yang menjadi bagian dari Pakaian Dinas Lapangan (PDL). Model sepatu resmi berwarna hitam dengan bentuk bot tersebut secara visual berbeda dengan model sepatu kets yang sempat viral.

"Supaya nggak keliru sebab ini saya ulang sekali lagi ya, saya juga itu ada di medsos itu foto yang saya memberikan sepatu bersama Ibu Khofifah. Itu sepatu yang diberikan oleh Bu Khofifah, bukan oleh Kementerian Sosial," tutur Gus Ipul.

Mengenai besaran harga Rp 700 ribu, Gus Ipul merinci bahwa nilai tersebut merupakan pagu tertinggi yang ditetapkan dalam rencana anggaran. Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 pagu yang sama menghasilkan nilai realisasi kontrak sebesar Rp 640 ribu setelah melalui proses lelang.

"Jadi tahun 2025 itu ada pengadaan beberapa sepatu baik untuk siswa maupun untuk guru. Tentu pemenangnya itu adalah biasanya lebih murah dari pagu yang ada," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pihak kementerian tetap mengapresiasi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui platform media sosial. Gus Ipul memandang kritik publik sebagai instrumen penting dalam menjaga integritas serta transparansi penggunaan uang negara di lingkungan Kementerian Sosial.

"Mungkin ini bagian dari upaya untuk mengawasi, untuk memastikan bahwa apakah pengadaan di sekolah rakyat itu ada penyimpangan atau tidak. Jadi saya sama Pak Wamen berpikir positif," ujarnya.