Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat optimistis persoalan pengelolaan sampah di Indonesia dapat dituntaskan secara menyeluruh dengan target tahun 2028, melalui penerapan teknologi mengkonversi sampah jadi sumber energi listrik dan pemberdayaan gerakan masyarakat.
"Mudah-mudahan tahun 2028 kita selesai urusan ini (sampah). Insya Allah bisa, karena komitmen dari Bapak Presiden adalah memastikan ini menjadi program prioritas nasional," kata Menteri LH Jumhur Hidayat dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) saat ini tengah mengawal pengelolaan sampah di 36 daerah aglomerasi yang memiliki volume sampah di atas 1.000 ton per hari untuk percepatan pengolahan sampah menjadi listrik (PSEL).
Baca juga: KLH dukung pembangunan PSEL di aglomerasi Manado, Tegal dan Pekalongan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) KLH, menurut dia, siap melakukan supervisi yang sangat ketat demi memastikan percepatan penanganan di wilayah-wilayah tersebut, sebagaimana melanjutkan yang sudah dilakukan pada era menteri sebelumnya.
"Sudah ada 36 daerah aglomerasi ya, yang di atas 1.000 ton, dan itu sedang berjalan. Nanti kami terus evaluasi seberapa jauh kecepatan untuk segera menjadi kenyataan ya. Kita dorong karena ini urgent dan jumlahnya besar, dan kami akan mensupervisi pasti," ucap Menteri LH Jumhur.
Selain mengandalkan proyek skala besar, Jumhur menegaskan pemerintah juga sangat terbuka terhadap berbagai inovasi dari masyarakat dalam mengelola sampah, termasuk penggunaan metode Refuse Derived Fuel (RDF).
Baca juga: Pemerintah prioritaskan teknologi insinerasi dalam proyek PSEL
Metode RDF dinilai merupakan bentuk swakarya masyarakat yang terbukti efektif karena mampu mengubah sampah menjadi nilai ekonomis, seperti bahan bakar, genteng, hingga paving block.
Untuk itu ia mengharapkan penanganan sampah dilakukan secara terintegrasi lintas kementerian dan lembaga, tidak hanya bertumpu pada KLH semata, karena isu sampah telah ditetapkan sebagai prioritas nasional oleh Presiden Prabowo.
"RDF itu swakarya dari bawah, bahkan bisa menciptakan ribuan tenaga kerja. Kita dorong terus semua gerakan masyarakat yang punya cita-cita mengelola sampah. Pemerintah memastikan akan menyambut baik itu," kata Menteri LH.
Baca juga: Menteri LH minta DKI replikasi pemilahan sampah Rorotan ke daerah lain
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·