Militer AS Tembak Jatuh Kapal Iran di Selat Hormuz

Militer Amerika Serikat menenggelamkan enam kapal kecil Iran dan menembaki pasukan Teheran di Selat Hormuz pada Senin (4/5/2026) guna membuka kembali jalur pelayaran sipil. Dilansir dari Detikcom, operasi bertajuk Project Freedom ini dilakukan untuk mengawal dua kapal dagang berbendera AS melintasi jalur strategis tersebut di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk.

Presiden Donald Trump meluncurkan operasi militer ini pada Minggu (3/5/2026) sebagai langkah pengawalan kapal sipil. Washington menyatakan tindakan tersebut bertujuan menjamin kebebasan navigasi global, meski pihak Teheran menyebutnya sebagai intervensi militer sepihak yang memperkeruh situasi keamanan di perairan internasional.

"Akan, sayangnya, harus ditangani dengan tegas," ujar Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut merujuk pada peringatan Trump sebelumnya mengenai upaya Iran menghentikan lalu lintas di selat. Di sisi lain, eskalasi meluas ke Uni Emirat Arab (UEA) yang melaporkan pencegatan 15 rudal dan empat drone oleh sistem pertahanan udara mereka pada hari yang sama.

Satu drone yang gagal dicegat memicu kebakaran di fasilitas minyak Fujairah dan melukai tiga pekerja asal India. Insiden ini menandai serangan pertama di UEA sejak gencatan senjata awal April, yang juga mengakibatkan dua kapal kargo terbakar di lepas pantai.

Kanselir Jerman Friedrich Merz memberikan penegasan keras dengan mendesak Iran untuk segera menghentikan blokade di wilayah perairan tersebut. Jerman memandang tindakan Iran telah menyandera kepentingan stabilitas ekonomi dunia.

"Teheran harus kembali ke meja perundingan dan berhenti menyandera kawasan serta dunia: blokade Selat Hormuz harus diakhiri," tegas Friedrich Merz, Kanselir Jerman.

Merz juga menyatakan dukungan penuh terhadap Uni Emirat Arab yang menjadi sasaran serangan udara. Ia menegaskan posisi Eropa terhadap ambisi pertahanan Teheran di masa depan.

"Kami mengutuk keras serangan ini. Solidaritas kami bersama rakyat Uni Emirat Arab dan mitra kami di kawasan," tambah Friedrich Merz, Kanselir Jerman.

Kanselir Jerman tersebut kembali memberikan pernyataan mengenai batasan persenjataan yang boleh dimiliki oleh Teheran. Hal ini berkaitan dengan keamanan jangka panjang para mitra di kawasan Teluk.

"Teheran tidak boleh memiliki senjata nuklir" dan "tidak boleh ada ancaman atau serangan lanjutan terhadap mitra kami," pungkas Friedrich Merz, Kanselir Jerman.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer turut menyuarakan kecaman terhadap serangan drone dan rudal yang mengarah ke wilayah UEA. Starmer mendorong adanya dialog bermakna untuk menjaga keberlangsungan gencatan senjata di Timur Tengah.

"Inggris mengutuk serangan drone dan rudal yang menargetkan Uni Emirat Arab. Eskalasi ini harus dihentikan. Iran perlu terlibat secara bermakna dalam negosiasi agar gencatan senjata di Timur Tengah bertahan dan solusi diplomatik jangka panjang tercapai," kata Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil di Uni Emirat Arab merupakan tindakan yang tidak sah secara internasional.

"Tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima," sebut Emmanuel Macron, Presiden Prancis.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga menyampaikan kritik tajam terhadap insiden kekerasan tersebut. Ia menilai serangan itu telah melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

"Kejam," ujar Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memberikan respons pada Selasa (5/5/2026) dengan menyatakan bahwa krisis politik di Selat Hormuz tidak akan selesai melalui jalur militer. Ia mengklaim pembicaraan damai sebenarnya menunjukkan kemajuan melalui mediasi Pakistan.

"Project Freedom adalah Project Deadlock," tegas Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Araghchi memperingatkan Amerika Serikat agar tidak terjebak dalam konflik yang dipicu oleh pihak-pihak tertentu di kawasan. Hingga saat ini, pihak Teheran tidak memberikan konfirmasi resmi terkait keterlibatan mereka dalam serangan rudal ke Uni Emirat Arab.