MPR Evaluasi Sistem LCC Empat Pilar Pasca Polemik Penilaian di Kalbar

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melakukan evaluasi total terhadap sistem perlombaan dan kinerja dewan juri menyusul polemik penilaian dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Pontianak, Sabtu (9/5/2026).

Langkah ini diambil setelah munculnya keberatan dari peserta terkait perbedaan skor pada jawaban yang identik. Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman mengakui adanya kelalaian teknis dan mekanisme banding dalam pelaksanaan kompetisi tersebut.

"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," kata Akbar dalam keterangan resmi MPR RI, Senin (11/5/2026).

Akbar menekankan pentingnya responsivitas juri terhadap keberatan di lapangan agar profesionalisme tetap terjaga. Ia bahkan mengungkapkan adanya laporan kejadian serupa pada pelaksanaan tahun sebelumnya di wilayah lain.

"Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," ujar Akbar.

Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan penelusuran internal terkait penilaian jawaban pada salah satu sesi lomba yang sempat viral di media sosial. Fokus evaluasi mencakup aspek artikulasi jawaban hingga sistem verifikasi.

"MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif," kata Siti.

Pihak Sekretariat Jenderal juga mengapresiasi masukan dari masyarakat untuk menjaga kualitas kegiatan edukasi kebangsaan ini di masa depan.

"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI saat ini tengah melakukan penelusuran internal," ujarnya.

Siti menambahkan bahwa perbaikan tata kelola keberatan menjadi prioritas agar proses pembelajaran tetap transparan.

"MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel," sambungnya.

Ia berharap semua pihak tetap menjaga suasana kondusif demi menghormati para peserta didik yang telah berkompetisi.

"Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas," tutur Siti.

Siti pun meminta agar publik tetap memberikan dukungan moral bagi para siswa.

"Sekretariat Jenderal MPR RI mengimbau seluruh pihak untuk tetap menjaga suasana kondusif, menghormati seluruh peserta didik," imbuh Siti.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang membuka acara tersebut menyatakan bahwa LCC merupakan instrumen penting guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan disrupsi menuju Indonesia Emas 2045.

"LCC bukan sekedar lomba, diharapkan kegiatan ini menjadi cara yang efektif untuk menginternalisasi empat pilar MPR RI sehingga tantangan besar gen Z menghadapi era disrupsi dapat terkoreksi," kata Hidayat Nur Wahid.

Hidayat menilai momentum saat ini sangat krusial untuk membekali pelajar dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah terpapar propaganda negatif.

"Saat ini, 20 tahunan sebelum Indonesia Emas 2045 hadir, hukum sejarah mengatakan kalau ingin mengetahui bagaimana nasib bangsa 20 tahun yang akan datang lihatlah kejadian apa pada 20 tahun sebelumnya," ucap Hidayat.

Melalui kompetisi ini, siswa diharapkan tidak hanya menghafal konstitusi tetapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan bernegara.

"Dengan demikian, Insya Allah Indonesia tahun 2045 benar-benar bisa diisi oleh generasi emas yang mencintai bangsa dan negara serta bahkan bisa mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka," ucapnya.

Hidayat juga memberikan apresiasi khusus terhadap tokoh lokal Kalimantan Barat, Sultan Hamid II, yang berjasa merancang lambang negara Garuda Pancasila.

"Oleh karena itu, saya sangat mendukung usulan dari Kalimantan Barat agar Syarif Abdul Hamid Alkadrie dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional," ucap Hidayat.

Insiden penilaian ini bermula saat Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan mengenai lembaga yang memberi pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota BPK.

"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ujar seorang siswi dari Regu C.

Juri Dyastasita menyatakan jawaban tersebut salah karena dianggap tidak menyebut unsur "DPD" secara jelas, namun kemudian memberikan nilai sepuluh kepada Regu B dari SMAN 1 Sambas yang memberikan jawaban serupa.

"Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh," ucap juri.

Siswa dari Regu C sempat melakukan protes seketika di atas panggung karena merasa jawaban mereka identik dengan sekolah lawan.

"Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti Regu B," kata peserta Regu C.

Hasil akhir menempatkan SMAN 1 Sambas sebagai pemenang tingkat provinsi, diikuti oleh SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sanggau dalam babak final tersebut.