MPR Nonaktifkan Juri LCC Empat Pilar Akibat Polemik Penilaian

Sekretariat Jenderal MPR RI menonaktifkan seluruh dewan juri hingga pembawa acara (MC) menyusul polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa (12/5/2026). Langkah tegas ini diambil setelah muncul protes terkait objektivitas juri dalam memberikan poin kepada peserta lomba.

Dilansir dari Detikcom, pihak MPR RI mengakui adanya kelalaian teknis yang memicu kontroversi di tengah masyarakat. Lembaga ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam setiap kegiatan pembinaan generasi muda yang diselenggarakan oleh negara.

"MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat," ujar MPR dalam keterangan resmi melalui akun Instagram resminya.

Pihak penyelenggara menekankan bahwa pelaksanaan lomba pendidikan seharusnya menjadi sarana pembelajaran yang sehat. Kedepannya, objektivitas dewan juri akan menjadi perhatian utama agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif," ujar MPR.

Keputusan penonaktifan personel ini menjadi bagian dari upaya pembenahan internal. Penyelenggara berkomitmen melakukan audit terhadap seluruh mekanisme perlombaan yang sedang berjalan.

"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini," kata MPR.

Selain penindakan personel, tim teknis akan merombak sistem verifikasi jawaban. Hal ini dilakukan guna menjamin transparansi bagi seluruh sekolah yang berpartisipasi dalam ajang nasional tersebut.

"MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel," tambahnya.

Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang kritis dalam memantau jalannya perlombaan. Kepercayaan publik dianggap sebagai elemen krusial dalam keberlanjutan program sosialisasi empat pilar.

"Selain itu, MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping. panitia daerah, serta masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar," ujar MPR RI.

Dinamika ini bermula dari unggahan video pada Senin (11/5/2026) yang menunjukkan perbedaan skor untuk jawaban identik. SMAN 1 Pontianak mendapatkan pengurangan lima poin terkait jawaban proses pemilihan anggota BPK, sementara SMAN 1 Sambas memperoleh sepuluh poin dari juri yang sama, Dyastasita.

Sekjen MPR RI Siti Fauziah mengonfirmasi bahwa penelusuran internal sedang dilakukan secara mendalam. Pihaknya berupaya menyelesaikan sengketa penilaian ini secara profesional sesuai prosedur yang berlaku.