MPR RI Evaluasi Lomba Cerdas Cermat Usai Keputusan Juri Viral

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penilaian Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kota Pontianak pada Sabtu (9/5/2026). Langkah ini diambil setelah keputusan dewan juri yang dinilai tidak konsisten mendadak viral di media sosial.

Polemik muncul ketika Regu C dari SMAN 1 Pontianak mendapatkan pengurangan poin sebesar 5 angka saat menjawab pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebaliknya, Regu B dari SMAN 1 Sambas justru meraih nilai sempurna 10 meski memberikan substansi jawaban yang dinilai serupa oleh publik, sebagaimana dilansir dari Detik iNET.

Dewan juri tetap mempertahankan keputusan tersebut meski mendapatkan protes langsung dari peserta di lokasi acara. Indri Wahyuni, salah satu juri, memberikan alasan bahwa penilaian berbeda diberikan karena kejelasan pelafalan jawaban dari salah satu sekolah dianggap kurang lengkap.

Gelombang kritik dari tokoh publik dan warganet di platform media sosial X, TikTok, serta Instagram terus mengalir akibat alasan teknis tersebut. Hal ini memicu tanggapan resmi dari pimpinan lembaga tinggi negara tersebut guna meredam situasi.

"Nyalahin artikulasi. Itu Cerdas Cermat atau Indonesian Idol?" sindir musisi Fiersa Besari.

Komentar pedas juga datang dari akun media sosial yang mempertanyakan kualitas juri dalam ajang tingkat nasional tersebut. Ketidakpuasan publik berfokus pada dampak psikologis peserta didik yang merasa diperlakukan tidak adil.

"Kok bisa jurinya orang tidak qualified dan bermutu padahal ini event nasional, mereka telah merusak mental anak anak peserta, sungguh memalukan itu juri yang memberi nilai -5 dan yang bilang artikulasi," kritik @sri_gunadi.

Selain masalah juri, warganet juga menyoroti sikap keras kepala pihak penyelenggara dalam mempertahankan keputusan yang dianggap keliru. Beberapa netizen menyarankan adanya penggunaan teknologi rekaman untuk memverifikasi jawaban jika terjadi keraguan.

"Ini bukan masalah artikulasi tapi juri yg gak fokus dan arogan gak mau mengakui kesalahan," ujar @kalijaga113.

Narasi di media sosial juga menyasar peran pembawa acara atau MC yang meminta peserta untuk menerima begitu saja keputusan juri. Sikap tersebut dinilai tidak mendidik dalam sebuah kompetisi kebangsaan.

"Parahnya si juri udah salah gk minta maaf malahan nyalahin anak² kata artikulasi kurang jelas dan parahnya lagi si mc ngomong anak² harus terima keputusan juri karna jurinya berkompeten, gila kesalahan koh harus d terima," kata @rV230523.

Tuntutan terhadap konsekuensi bagi penyelenggara juga disuarakan oleh pengguna internet lainnya. Mereka mendesak adanya transparansi dan pertanggungjawaban atas insiden yang dinilai mencoreng sportivitas ini.

"Kedua juri dan MC harus mendapat efek jera, karena melecehkan anak yg berargumen benar dan bisa dibuktikan.. Juga rasisme krn artikulasi dipermasalahkan.." usul @MDalwayssmile.

Kritik juga ditujukan pada penanganan teknis di lapangan, di mana kendala audio seharusnya bisa diatasi dengan cara yang lebih profesional tanpa merugikan peserta secara poin.

"Udah mah anti kritik, ngegas pula. Pake segala nyalahin artikulasi. Padahal kl emg ga denger bisa minta ulang, atau simply cek rekamannya. Ga mau keliatan salah banget. Respon MC-nya jg ngeselin, dih!" @orenjjisun.

Menanggapi situasi yang kian memanas, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia memastikan pihaknya akan memperbaiki struktur pelaksanaan kompetisi di masa mendatang.

"Kami akan evaluasi sistem perlombaan, kinerja juri, teknis tata suara, hingga mekanisme banding agar kejadian seperti ini tidak terulang," ujarnya.

Pihak sekretariat jenderal kini sedang mendalami detail laporan dari tim di lapangan. Penelusuran mencakup seluruh aspek teknis, mulai dari verifikasi jawaban hingga prosedur penanganan keberatan dari para peserta.

"Evaluasi mencakup mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi, sistem verifikasi jawaban, hingga penanganan keberatan peserta," kata Siti Fauziah, Sekretaris Jenderal MPR RI.

Berdasarkan hasil akhir perlombaan tersebut, SMAN 1 Sambas ditetapkan sebagai juara dan dipastikan mewakili Kalimantan Barat ke babak nasional. Meskipun demikian, Sekretariat Jenderal MPR mencatat adanya faktor gangguan teknis pengeras suara di lokasi yang menghambat pendengaran juri secara akurat.