Negara Asia Ambil Langkah Darurat Bendung Tekanan Ekonomi Global

Negara-negara di kawasan Asia mulai menerapkan kebijakan darurat demi membendung dampak tekanan ekonomi yang dipicu oleh lonjakan harga energi global. Dampak tersebut menyusul penutupan jalur laut utama distribusi minyak dunia di Selat Hormuz akibat konflik yang pecah di Timur Tengah.

Kawasan Asia menjadi wilayah yang paling rentan terdampak situasi ini. Pasalnya, sekitar 80 persen pasokan minyak dunia yang melintasi Selat Hormuz dikirim menuju negara-negara di Asia.

Gejala tekanan ekonomi tersebut kini mulai berimbas langsung pada pasar mata uang. Dilansir dari Money, sejumlah mata uang di negara Asia merosot hingga menyentuh level terendah sepanjang sejarah di hadapan dollar AS.

Kondisi pelemahan mata uang ini memaksa sejumlah bank sentral untuk menguras cadangan devisa dan menaikkan tingkat suku bunga. Pemerintah di berbagai negara kini berada di tengah dilema kebijakan yang besar.

Penerapan suku bunga tinggi memiliki risiko memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, jika pelemahan mata uang terus dibiarkan, tingkat inflasi akan semakin sulit untuk dikendalikan.

Pemerintah India menjadi salah satu pihak yang mengambil tindakan paling agresif dalam merespons tekanan ekonomi global tersebut. Warga India diminta untuk membatasi perjalanan ke luar negeri serta menahan diri dalam membeli emas demi menjaga stabilitas nilai tukar rupee.

Perdana Menteri Narendra Modi bahkan dilaporkan telah memperkecil jumlah iring-iringan kendaraan dinasnya untuk menghemat konsumsi bahan bakar. Reuters melaporkan bahwa bank sentral India diprediksi menggelontorkan dana sekitar 1 miliar dollar AS atau setara Rp 17,7 triliun per hari untuk menopang rupee yang mendekati angka 97 per dollar AS.

Langkah penyelamatan tersebut menggambarkan besarnya beban tekanan yang kini dialami oleh India. Negara ini merupakan salah satu importir energi terbesar di dunia.

Intervensi Kebijakan Ekonomi Indonesia

Langkah tegas juga diambil oleh Indonesia dalam menghadapi fluktuasi pasar global. Bank Indonesia secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada Rabu lalu guna memperkuat rupiah yang sempat melemah ke kisaran Rp 17.700 per dollar AS.

Langkah pendukung lain diambil pemerintah dengan mengambil alih pengelolaan ekspor komoditas strategis secara terpusat. Kebijakan ini bertujuan agar devisa hasil ekspor tetap tersimpan di dalam negeri dan menggunakan mata uang rupiah.

Kendati demikian, rangkaian kebijakan intervensi ini memicu kekhawatiran di kalangan investor. Sehari setelah pengumuman kenaikan suku bunga acuan tersebut, nilai tukar rupiah justru kembali melemah dan indeks Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan tajam.

Pelaku pasar khawatir arah kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia cenderung terlalu intervensionis. Langkah ini dinilai dapat memperbesar risiko penurunan peringkat kredit nasional.

“Itu bukanlah sesuatu yang akan mendorong orang untuk berinvestasi. Itu seperti pendekatan intervensi negara,” kata Kepala Ekonom Global FIM Partners Charlie Robertson.

“Apakah ini terlihat seperti pemerintah yang lebih tahu daripada pasar? Apa yang terjadi selama seis bulan terakhir menunjukkan tidak. Terlalu banyak hal yang mengarah ke arah yang salah,” lanjut dia.

Peringatan senada turut disampaikan oleh lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings. Mereka memperingatkan bahwa pengambilalihan pengelolaan ekspor komoditas secara terpusat berpotensi menekan kinerja ekspor dan memperburuk kondisi neraca pembayaran Indonesia.

Filipina Ikut Naikkan Suku Bunga

Tekanan ekonomi akibat gejolak global ini juga merembet ke Filipina. Bank sentral Filipina mulai menaikkan tingkat suku bunga acuan untuk meredam laju inflasi.

Pelaku pasar memperkirakan otoritas moneter Filipina berpotensi menaikkan suku bunga kembali di luar jadwal resmi yang telah ditentukan. Tekanan eksternal semakin berat seiring munculnya perkiraan pasar bahwa Federal Reserve atau bank sentral AS berpeluang menaikkan suku bunga kembali pada tahun ini.

Ekspektasi kenaikan bunga di AS tersebut memicu derasnya arus modal keluar dari negara-negara berkembang. Dampaknya, nilai tukar mata uang di kawasan Asia semakin terpuruk.

Nilai tukar rupiah tercatat menyentuh angka Rp 17.700 per dollar AS, sedangkan rupee India bergerak mendekati level 97 per dollar AS. Pada saat yang sama, mata uang peso Filipina hampir menyentuh angka 62 per dollar AS.

Kekhawatiran Investor Global

Kondisi stabilitas moneter yang fluktuatif ini membuat para investor global bersikap jauh lebih hati-hati terhadap pasar Asia. Kepala Pendapatan Tetap Global Asia Pasifik BlackRock, Navin Saigal, menjelaskan bahwa penaikan suku bunga memang dapat membantu menarik modal masuk, namun risiko dampak terhadap ekonomi domestik tergolong besar.

“Berapa banyak kenaikan suku bunga yang sebenarnya dibutuhkan untuk mendorong masuknya modal? Jawabannya bisa jadi cukup banyak,” kata Saigal.

“Di sisi lain, apa dampak kenaikan suku bunga tersebut terhadap perekonomian domestik? Dan jawabannya adalah, dampaknya bisa sangat besar,” lanjut dia.

Di Indonesia, intervensi pasar yang dilakukan untuk menopang nilai tukar rupiah mulai menggerus cadangan devisa hingga mencapai level terendah dalam periode dua tahun terakhir. Sementara di India, perhatian pasar tertuju pada penggunaan kontrak dollar berjangka oleh bank sentral yang nilainya dilaporkan telah melewati angka 100 miliar dollar AS atau berkisar Rp 1.770 triliun.

Analis makro Asia JB Drax Honore, Vivek Rajpal, menilai bahwa ruang gerak bagi bank sentral untuk melakukan intervensi pasar kini semakin menyempit.

“Begitu cadangan menjadi fokus pasar, citra pasar menjadi penting Kasus ini,” kata Rajpal.

Meski ruang intervensi menipis, sejumlah analis menilai India, Indonesia, dan Filipina masih memiliki instrumen untuk menaikkan suku bunga serta memanfaatkan cadangan devisa demi mencegah pelemahan mata uang yang lebih liar. Namun, tekanan ekonomi diprediksi belum akan mereda dalam kurun waktu dekat.

Investor diperkirakan tetap akan bersikap waspada terhadap negara yang dinilai memiliki risiko kebijakan tinggi, bahkan jika konflik mereda dan Selat Hormuz kembali dibuka.

“Indonesia membutuhkan premi kompleksitas,” kata Kepala Strategi Ekonomi Annex Wealth Management Brian Jacobsen.

“Aturan dapat berubah dengan cepat. Itu adalah biaya tinggi dalam menjalankan bisnis,” ujarnya.