Negara Teluk Tolak Tarif Selat Hormuz yang Diterapkan Iran

Negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) secara kolektif menyatakan penolakan terhadap rencana Iran yang memberlakukan tarif bagi kapal di Selat Hormuz pada Rabu (29/4/2026). Kelompok tersebut mendesak agar jalur perairan strategis itu tetap menjadi kawasan navigasi yang aman dan bebas tanpa hambatan finansial apa pun.

Blokade dan gangguan di jalur vital ini terjadi sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat bersama Israel melawan Iran pada 28 Februari 2026. Pengetatan akses di Selat Hormuz oleh Teheran telah memicu guncangan besar pada pasar energi dunia dan menimbulkan kekhawatiran atas dampak ekonomi jangka panjang, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Selat Hormuz berfungsi sebagai jalur utama bagi sekitar seperlima pasokan minyak global. Namun, ketegangan semakin meningkat setelah Iran memerintahkan kapal-kapal yang melintas untuk membayar tarif di muka menggunakan mata uang kripto atau Yuan China di bawah pengawasan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Sekretaris Jenderal GCC, Jasem Mohamed Albudaiwi, menegaskan bahwa penutupan maupun penarikan pungutan di wilayah tersebut merupakan tindakan ilegal. Albudaiwi juga menyatakan bahwa para pemimpin negara Teluk telah menginstruksikan percepatan pembangunan infrastruktur bersama untuk menjaga ketahanan kawasan.

Penegasan sikap GCC muncul setelah adanya laporan penerimaan devisa dari kebijakan kontroversial tersebut. Wakil Ketua Parlemen Iran, Hamidreza Hajibabaei, memberikan konfirmasi mengenai aliran dana yang masuk ke kas negara dari pungutan tersebut.

"Pendapatan pertama yang diterima dari tol Selat Hormuz telah disetorkan ke rekening Bank Sentral," kata Hajibabaei, seperti dikutip kantor berita Iran, Tasnim dan dilansir AFP.

Meskipun Hajibabaei tidak merinci total dana yang terkumpul, laporan media Iran lainnya mengonfirmasi adanya setoran dana tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut. Di sisi lain, situasi militer di lapangan justru semakin tegang setelah upaya negosiasi di Pakistan gagal membuahkan kesepakatan.

Presiden AS Donald Trump dilaporkan memilih untuk memperluas blokade laut di pelabuhan-pelabuhan Iran sebagai respons atas tindakan Teheran. Strategi ini dianggap lebih efektif dibandingkan melanjutkan kampanye serangan udara yang sedang berlangsung.

"Dia (Trump) menilai bahwa pilihan-pilihan lainnya -- melanjutkan pengeboman atau meninggalkan konflik -- memberikan risiko lebih besar daripada mempertahankan blokade," kata para pejabat AS yang dikutip WSJ dalam laporannya pada Selasa (28/4).

Guna menghadapi ancaman tersebut, negara-negara Teluk berencana memperkuat pertahanan kolektif. Proyek pembangunan jalur pipa minyak dan gas lintas negara serta sistem peringatan dini rudal balistik kini menjadi prioritas utama para pemimpin GCC di Jeddah.