OJK dan Pakar Siber Minta Masyarakat Tenang Hadapi Isu Kebocoran Data Bank

Isu dugaan kebocoran data sejumlah institusi perbankan di dark web memicu kekhawatiran masyarakat, sehingga praktisi keamanan siber meminta warga tidak panik berlebihan pada Sabtu (23/5/2026).

Sistem keamanan teknologi informasi di sektor perbankan Indonesia dinilai sebagai salah satu yang paling matang dibandingkan industri lain, seperti dilansir dari Money.

Chief Executive Officer Veda Praxis Syahraki Syahrir menjelaskan bahwa industri perbankan berada di bawah pengawasan ketat regulator, sehingga standar keamanan digitalnya selalu diperbarui berkala.

“Pengawasan terhadap industri keuangan dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Kementerian Komunikasi dan Digital,” ujar Syahraki Syahrir, Chief Executive Officer Veda Praxis.

Menurut Syahraki, regulator terus meningkatkan standar keamanan siber perbankan sembari mendorong edukasi bagi masyarakat dan pelaku industri.

Sektor perbankan menjadi industri yang paling matang mengelola keamanan teknologi informasi karena berkaitan langsung dengan perlindungan dana serta data nasabah.

Syahraki menerangkan bahwa dark web adalah bagian internet yang tidak terindeks umum dan sering menjadi wadah penyebaran data ilegal atau data yang belum terverifikasi.

“Kalaupun data di dark web itu benar, harus ditelusuri dulu sumbernya berasal dari mana. Bisa saja berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank, bukan dari sistem inti perbankannya,” kata Syahraki Syahrir, Chief Executive Officer Veda Praxis.

Sistem perbankan modern terhubung dengan banyak penyedia layanan teknologi, infrastruktur, hingga mitra bisnis lain sehingga tidak berdiri sendiri.

Munculnya data di dark web tidak bisa langsung disimpulkan sebagai akibat dari kelemahan sistem inti bank.

“Hanya saja, kalau yang terdengar bocor itu bank, masyarakat langsung heboh karena berkaitan dengan uang mereka,” ujar Syahraki Syahrir, Chief Executive Officer Veda Praxis.

Respons mengenai isu ini juga datang dari regulator keuangan yang menyoroti pentingnya peran aktif dari nasabah itu sendiri.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengingatkan masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi demi mencegah kejahatan siber di sektor keuangan.

Sistem keamanan berlapis milik perbankan tetap memerlukan dukungan berupa kewaspadaan dari setiap nasabah.

“Meskipun bank telah menerapkan sistem keamanan berlapis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, kejahatan tetap dapat terjadi jika nasabah tidak waspada atau lalai menjaga kerahasiaan informasi pribadinya,” kata Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK.

Risiko kejahatan siber di industri jasa keuangan terus meningkat seiring perkembangan teknologi digital yang tidak diimbangi dengan literasi digital masyarakat.

Kompleksitas aktivitas digital masyarakat saat ini memicu konsekuensi berupa peningkatan kasus kejahatan siber.

Syahraki mengimbau nasabah agar tidak sembarangan memberikan data sensitif seperti password, PIN, atau kode OTP kepada pihak mana pun.

“Password, PIN, dan OTP tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Kalau ada pihak yang meminta data sensitif lewat telepon atau pesan digital, masyarakat harus langsung waspada,” ujar Syahraki Syahrir, Chief Executive Officer Veda Praxis.

Masyarakat diharapkan membangun budaya hati-hati dalam beraktivitas digital dan selalu melakukan verifikasi sebelum memercayai informasi.

“Jangan mudah percaya pada telepon, pesan, atau tautan yang mengatasnamakan pihak tertentu, termasuk bank. Kalau perlu, lakukan transaksi dan komunikasi langsung melalui aplikasi resmi atau datang ke kantor cabang,” kata Syahraki Syahrir, Chief Executive Officer Veda Praxis.