Papua Tengah kekurangan 447 tenaga kesehatan di puskesmas

37 menit yang lalu

Nabire (ANTARA) - Dinas Kesehatan Papua Tengah mencatat masih kekurangan sebanyak 447 tenaga kesehatan untuk memenuhi standar pelayanan di puskesmas yang tersebar di delapan kabupaten di provinsi tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah Agus di Nabire, Selasa, mengatakan dari 148 puskesmas yang ada di Papua Tengah, hanya 12 puskesmas atau sekitar 9,5 persen yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan secara lengkap sesuai standar pelayanan kesehatan dasar.

“Sisanya sebanyak 122 puskesmas masih belum memenuhi standar kebutuhan tenaga kesehatan. Kita kekurangan 447 tenaga kesehatan,” katanya.

Baca juga: TNI buka layanan kesehatan gratis untuk warga Papua Tengah

Baca juga: Dinkes Papua Tengah optimalkan kolaborasi tekan kasus malaria

Ia menjelaskan kekurangan 447 tenaga kesehatan tersebut terdiri atas 55 dokter umum, 115 dokter gigi, satu perawat, 15 bidan, 32 tenaga promosi kesehatan, 65 tenaga sanitasi lingkungan, 74 tenaga gizi, 62 tenaga farmasi, dan 55 Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM).

Dari 148 puskesmas, lanjutnya, baru 127 puskesmas yang teregistrasi dan sekitar 60 hingga 70 puskesmas yang telah terakreditasi.

Dinas Kesehatan Papua Tengah terus memperkuat upaya pencegahan penyakit melalui program Integrasi Layanan Primer (ILP). Namun, implementasi ILP tidak akan berjalan optimal tanpa pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas layanan dasar.

“ILP mustahil terwujud tanpa terpenuhinya 447 tenaga kesehatan tadi,” ujarnya.

Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah daerah akan mengoptimalkan program Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus (Tugsus) dari Kementerian Kesehatan.

Ia mengatakan kuota Tugsus di Papua Tengah harus diprioritaskan bagi putra-putri asli Papua yang berdomisili di daerah masing-masing.

Menurut dia, kebijakan tersebut penting untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan pelayanan di wilayah penugasan.

Selain itu, Dinkes Papua Tengah juga mendorong afirmasi bagi tenaga kesehatan non-ASN atau honorer yang selama ini bertugas di fasilitas kesehatan agar diprioritaskan dalam pengangkatan CPNS maupun PPPK.

“Kita ingin usulan penambahan 447 tenaga kesehatan bukan sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan terealisasi dalam rekrutmen daerah,” katanya.

Ia menambahkan kondisi geografis Papua Tengah yang ekstrem dan kepadatan penduduk rendah menyebabkan pendapatan tenaga kesehatan di wilayah pedalaman menjadi terbatas, karena kecilnya klaim kapitasi layanan kesehatan.

Baca juga: Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua harap nakes diungsikan

Karena itu, Pemprov Papua Tengah mengusulkan skema Tunjangan Profesi Tenaga Kesehatan Berbasis Sertifikasi kepada Kementerian Kesehatan.

Skema tersebut mengadopsi model Tunjangan Profesi Guru (TPG) dengan pembiayaan terpusat melalui APBN.

“Kesejahteraan seorang tenaga kesehatan harus diukur dari nilai kompetensi profesinya. Inilah solusi permanen untuk memutus eksodus nakes dari wilayah pedalaman,” ujarnya.

Ia mengatakan Dinas Kesehatan Papua Tengah juga menyusun rencana kebutuhan SDM kesehatan berbasis data yang disinkronkan dengan kondisi lapangan, kemampuan APBD, serta kebutuhan formasi ASN daerah.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.