Pejabat IMF sebut Asia harus dorong diversifikasi pasokan energi

Washington (ANTARA) - Gangguan pasokan energi global yang disebabkan oleh perang di Timur Tengah telah meningkatkan kekhawatiran negara-negara di kawasan Asia mengenai diversifikasi energi, demikian disampaikan oleh seorang pejabat Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

"Saya pikir guncangan ini telah memunculkan kekhawatiran tentang keamanan energi," kata Thomas Helbling, wakil direktur di Departemen Asia dan Pasifik IMF, kepada Xinhua.

Menurut laporan "Regional Economic Outlook for Asia and Pacific" terbaru IMF yang dirilis pekan lalu, pertumbuhan Asia diproyeksikan melambat dari 5 persen pada 2025 menjadi 4,4 persen pada 2026 dan 4,2 persen pada 2027.

Laporan tersebut menyebut bahwa penggunaan minyak dan gas di kawasan itu mencapai sekitar 4 persen dari produk domestik bruto (PDB), hampir dua kali lipat pangsa Eropa. Angka tersebut melampaui 10 persen di negara-negara seperti Malaysia dan Thailand, di mana sektor transportasi dan industri memainkan peran yang lebih besar.

Timur Tengah masih menjadi sumber utama pasokan minyak bagi banyak perekonomian Asia, tetapi diversifikasi energi yang lebih besar -- mengurangi ketergantungan pada satu sumber dengan memperluas bauran pasokan energi -- akan memperkuat ketahanan energi jangka panjang Asia, tutur Helbling.

"Kami juga melihat bahwa perekonomian yang lebih bergantung pada bahan bakar fosil terdampak lebih besar," kata Helbling, seraya menambahkan bahwa Asia merupakan pusat manufaktur utama bagi dunia, sehingga mengonsumsi energi dalam jumlah besar untuk memproduksi barang-barang yang juga diekspor secara global.

Helbling menekankan bahwa perekonomian emerging dan negara-negara berkembang di Asia umumnya lebih rentan terhadap guncangan energi karena konsumen dan pengguna akhir menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk bahan bakar fosil dibandingkan dengan mereka yang berada di negara-negara yang lebih maju.

Helbling mengatakan bahwa kekhawatiran lain bagi negara-negara pengimpor energi neto adalah jika mereka menghadapi kendala pembiayaan neraca pembayaran. Dalam kondisi tersebut, meningkatnya biaya impor akan membuat pembiayaan impor minyak menjadi lebih sulit.

Ke depannya, terdapat ketidakpastian yang cukup besar yang dihadapi ekonomi Asia dan ekonomi global secara lebih luas, kata Helbling.

Kebijakan moneter harus tanggap untuk menstabilkan ekspektasi inflasi dan mencegah guncangan energi menimbulkan dampak putaran kedua yang signifikan, ujar Helbling, seraya mendesak para pembuat kebijakan di Asia untuk membiarkan nilai tukar bertindak sebagai peredam guncangan, terutama di negara-negara pengimpor energi dan negara-negara yang bergantung pada perdagangan.