Pemerintah Akan Impor Tabung CNG untuk Alternatif LPG 3 Kg

55 menit yang lalu

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan Indonesia akan mengimpor tabung Compressed Natural Gas atau CNG untuk ukuran 3 kg. Rencana tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah menghadirkan alternatif dari LPG 3 kg.

“Kan ini teknologinya tinggi. Saat ini yang mampu membuat teknologi itu di luar (negeri). Kita belum,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman, seperti dikutip dari Antara, Senin, 18 Mei 2026.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Ihwal negara asal yang diincar untuk menjadi penyedia tabung CNG, Laode mengatakan sejauh ini Indonesia cenderung mengimpor dari Cina. “Banyak negaranya, tetapi kami sejauh ini Cina,” tutur Laode.

Lebih lanjut, ia menjelaskan impor tabung CNG (gas alam terkompresi) rencananya hanya akan dilakukan pada tahap awal penerapan dan ditargetkan untuk rumah tangga. Nantinya, ketika skala penggunaan CNG untuk rumah tangga sudah masif, Indonesia akan memproduksi tabung CNG di dalam negeri. “Iya, seperti itu (impor). Tahap awal,” ucap Laode.

Pemerintah sedang mempersiapkan tahapan-tahapan penerapan CNG sebagai alternatif LPG 3 Kg untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga. Laode membidik CNG dapat menggantikan elpiji 3 kg mulai tahun ini untuk mengurangi ketergantungan impor energi.

Rencana tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan penggunaan gas alam terkompresi bukan teknologi baru karena telah digunakan di sektor perhotelan, restoran, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pemanfaatannya selama ini masih terbatas pada tabung berkapasitas besar di atas 10-20 kilogram.

Ia menilai apabila hasil uji coba dinyatakan layak, pemerintah membuka peluang konversi bertahap dari LPG ke CNG untuk kebutuhan rumah tangga. Menurut Bahlil, CNG memiliki keunggulan karena seluruh bahan bakunya tersedia di dalam negeri, termasuk sumber gas alam yang melimpah.

Selain itu, pemerintah juga menemukan cadangan gas baru di Kalimantan Timur yang berpotensi dialokasikan untuk kebutuhan domestik.